Breaking News:

Abraham: Korupsi PDAM Makassar Paling Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan sejumlah kasus korupsi "kelas kakap" di Sulsel lamban bahkan

Editor: bakri
MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan sejumlah kasus korupsi “kelas kakap” di Sulsel lamban bahkan seperti berjalan di tempat. Penanganan kasus khususnya oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar tak jelas progress report-nya.

Kasus korupsi yang dinilai KPK belum tertangani baik oleh Kejati Sulselbar masing-masing pengadaan tanah untuk pembangunan Celebes Convention Centre (CCC), Komersialisasi Lapangan Karebosi, Kebocoran di PDAM Kota Makassar, dan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos).

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan total kerugian yang dialami oleh negara dari empat kasus korupsi di atas sekitar Rp 54,5 miliar. Kasus korupsi yang terjadi di PDAM Kota Makassar memberi andil paling besar dari kerugian negara yakni sekitar Rp 40 miliar.

“Semua dalam pantau kita (KPK), dan tidak usah khawatir. Ini PDAM ini yang paling banyak merugikan negara, BPKP sudah menghitung, hampir Rp 40 miliar kerugian negara di PDAM Kota Makassar,” kata Abraham di ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (13/11).

“Tapi kita (KPK) belum bisa mengambil alih karena sementara ini masih ditangani kejaksaan. Tapi kalau kejaksannya terus berlarut-larut, kita akan lakukan tindakan,” lanjut Abraham.

Abraham hadir di Makassar untuk menjadi salah seorang narasumber dalam seminar pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Provinsi Sulsel.

Dalam kesempatan itu juga, mantan Ketua Anti Corruption Committee (ACC) ini mengatakan, KPK tidak serta merta langsung mengambil alih penanganannya. KPK baru akan mengambil alih ketika ada surat resmi yang berisi pengakuan tidak mampu melanjutkan penyelidikan kasus tersebut dari Kejaksaan Tinggi Sulselbar.

“Dalam Undang-undang KPK punya kewenangan mengambil alih penanganan kasus. Syaratnya agak banyak, tapi salah satunya ada pengakuan resmi dari pihak kejaksaan kalau mereka sudah tidak mampu lagi (menangainya),” ujar Abraham.(tribunnews.com)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved