Breaking News:

Posting Status Rekrutmen GAM, Pria Nisam Diciduk

Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Aceh mengamankan seorang pria berinisial MJ (32), warga Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam

Posting Status Rekrutmen GAM, Pria Nisam Diciduk
FOTO FOR PROHABA
PENYIDIK memeriksa MJ, terduga yang memosting status bernada provokatif di laman facebooknya, ajakan untuk masuk GAM Sumatra.

* Pemilik Akun Fb ‘Abu Basoka’

BANDA ACEH -  Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Aceh mengamankan seorang pria berinisial MJ (32), warga Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara.

MJ diamankan karena memosting status yang menurut polisi mengandung unsur provokatif pada lama Facebooknya beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Margiyanta SH MH melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy, Jumat (23/4/2021) di Mapolda Aceh.

Dijelaskan Winardy, terduga pelaku ditahan karena menulis sebuah status di akun Facebook miliknya bernama 'Alu Basoka' yang mengandung unsur provokatif.

Postingannya tersebut terkait dengan ajakan pendaftaran rekrutmen anggota Gerakan Aceh Merdeka atau GAM Wilayah Sumatra.

Dalam statusnya ditulis, "Mengingat, menimbang, merasakan... karena MoU bin Helsinki....ka innalillahi... memutuskan telah dibuka pendaftaran GAM Wilayah Sumatra untuk GAM yang na di aceh....syarat dan ketentuan berlaku. GAM Sumatra."

"Status yang ditulis MJ tersebut sangat provokatif dan dikhawatirkan akan berdampak negatif," kata Winardy.

Winardy juga menjelaskan, penangkapan tersebut berlangsung pada hari Rabu, 21 April 2021 di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan tersangka sudah diamankan ke Mapolres Aceh Timur.

"Yang bersangkutan sudah diamankan oleh anggota kita di lapangan dan sudah dibawa ke Mapolres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut," sebutnya.

MJ disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 14 dan 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Munculnya postingan MJ yang demikian diperkirakan erat kaitannya dengan sikap Kemendagri yang memutuskan sepihak bahwa Pilkada Aceh tetap dilaksanakan pada tahun 2024, padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan pilkada di Aceh dilaksanakan lima tahun sekali. Pilkada terakhir dilaksanakan tahun 2017. Dengan demikian, Pilkada Aceh berikutnya adalah 2022, bukan tahun 2024 yang justru merupakan jadwal pilkada serentak se-Indonesia. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved