Breaking News:

Internasional

Koalisi Arab Tolak UU Larangan Penyatuan Keluarga Arab-Israel 2003

Larangan yang berlaku sejak 2003 terhadap warga Arab dan penduduk Israel memperpanjang hak mereka kepada pasangan Palestina berakhir pada Selasa (6/7/

Editor: IKL
AFP
Warga Palestina menggelar demonstran, menentang penggusuran rumah warga Palestina di Sheikh Jarrah, Jerusalem Timur 

PROHABA.CO, JERUSALEM - Larangan terhadap warga Arab dan penduduk Israel memperpanjang hak mereka kepada pasangan Palestina yang berlaku sejak 2003 dan kini berakhir pada Selasa (6/7/2021).

Setelah anggota Parlemen Israel gagal memperpanjang tindakan kontroversial tersebut.

Permintaan Perdana Menteri Naftali Bennett untuk memperpanjang larangan itu telah memecah koalisinya yang berbeda dengan kedua sayap kiri Yahudi dan koalisi Arab menentang keras.

Dalam pemungutan suara Selasa pagi, parlemen mengikat 59 suara menjadi 59, yang berarti tindakan itu batal.

Baca juga: Israel Menyebut Rumah Sakit Islamabad Sebagai Markas Hamas, Pakistan Bantah Tuduhan

Baca juga: Dosis Vaksin Segera Kedaluwarsa, Palestina Batalkan Pertukaran Vaksin Pfizer dengan Israel

Hasilnya menggarisbawahi komando koalisi Bennett yang mayoritas tipis di parlemen dengan 120 kursi.

Delapan partai dalam koalisi dipersatukan, tetapi permusuhan bersama mereka kepada pemimpin oposisi Benjamin Netanyahu.

Dilengserkan dari jabatan perdana menteri bulan lalu setelah rekor 12 tahun berturut-turut berkuasa.

Larangan yang pertama kali diberlakukan selama intifada Palestina kedua, atau pemberontakan, telah dibenarkan oleh para pendukungnya dengan alasan keamanan.

Tetapi para kritikus mencemoohnya sebagai tindakan diskriminatif yang menargetkan minoritas Arab Israel.

Larangan itu telah menyebabkan komplikasi tak berujung bagi warga Palestina yang tinggal di seluruh Israel dan wilayah yang telah didudukinya sejak 1967.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved