Breaking News:

Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Tuntut Ganti Rugi Sebanyak Rp 100 Miliar

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menuntut ganti rugi Rp 100 miliar kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris 

Editor: IKL
Dokumentasi Humas Kemenko Marves
Ilustrasi Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 

PROHABA.CO -  Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menuntut ganti rugi Rp 100 miliar kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

Menteri Luhut telah melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polda Metro Jaya, Rabu (22/9/2021), Rabu (22/92021).

Dalam pelaporannya, Luhut memersangkakan keduanya dengan dugaan Pasal 45 juncto Pasal 27 undang-undang ITE.

Selain mempidanakan dua pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu, Luhut juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 100 miliar.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, usai membuat laporan kepolisian di Mapolda Metro Jaya.

Juniver menerangkan bahwa Luhut melaporkan tiga pasal sekaligus, yakni Undang-undang ITE, kemudian pidana umum, dan mengenai berita bohong.

Baca juga: Korupsi Tanah Munjul, Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

Baca juga: Dewas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Secara Pidana

"Ini yang sudah kami laporkan tadi. Yang sangat menarik tadi, Pak Luhut sampaikan bahwa masalah ini juga akan dilakukan gugatan perdata," terang Juniver.

Menurut Juniver, dalam gugatan perdatanya Luhut sampaikan menuntut Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan ganti rugi sebesar Rp 100 miliar.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan dua pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2021
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan dua pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2021 (Warta Kota/ Desy Selviany)

Penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380.

Juniver menuturkan bahwa apabila gugatan dikabulkan hakim, uang ganti rugi Rp 100 miliar itu akan disumbangkan kepada masyarakat Papua.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved