Breaking News:

Hukuman untuk Predator Anak di Aceh Didiskusikan Intensif

Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Litbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung Republik ...

Editor: Muliadi Gani
FOTO IST
FGD - Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia berfoto bersama usaikegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (6/10/2021). 

PROHABA.CO, BANDA ACEH - Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Litbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung Republik melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Rabu (6/10/2021).

FGD atau diskusi terpumpun itu erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) di Aceh dalam penerapan hukuman (sanksi) berbasis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.

Melalui FGD ini, tim peneliti diharapkan mendapat masukan serta informasi yang mendalam terkait jenis uqubat yang berkeadilan dan demi kepentingan terbaik anak selaku korban pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual.

Mengawali pertemuan itu, Kepala Pusat Litbang Kumdil MA-RI, Dr Andi Akram SH MH mengajak para peserta FGD mendiskusikan persoalan ini dengan cermat, hati-hati, dan bijak, agar diskusi ini dapat menghasilkan rumusan yang memberikan kontribusi bagi peneliti dalam rangka terwujudnya keadilan yang dikehendaki bersama.

FGD ini dikoordinatori oleh Dr Nurul Huda SH MH, Hakim Tinggi Yustisial sekaligus Peneliti pada Badan Litbang Mahkamah Agung RI.

Judul diskusi ini adalah “Formulasi Aksentuasi Jenis Uqubat terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak.

Gagasan untuk membahas intensif persoalan ini berawal dari adanya beberapa putusan Mahkamah Syar’iyah (MS) di Aceh yang ditengarai memiliki problem.

Terutama yang terkait dengan bentuk uqubat (sanksi) yang harus diterapkan kepada pelaku jarimah (delik) pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak.

Sebagaimana diketahui, salah satu ketentuan pidana di Indonesia adalah Qanun Aceh dan formulasi yuridis ini diberlakukan khusus di Aceh.

Baca juga: Lakukan Pelecehan Didalam Masjid, Aksi Terekam CCTV

Jika dicermati konteks hukumnya, di satu sisi ketentuan Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan peluang kepada hakim untuk memilih jenis uqubat, dapat berupa cambuk, atau denda dalam bentuk emas murni, atau penjara.

Sedangkan ketentuan lain, yakni pada Pasal 73 ayat (3) Qanun Hukum Jinayat menggariskan bahwa dalam hal uqubat pada qanun ini bersifat alternatif antara penjara, denda, atau cambuk, maka yang dijadikan pegangan adalah uqubat adalah cambuk.

Hal itu diingatkan oleh Dr Zarof Ricar SH MHum yang juga Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dalam sambutannya saat pembukaan kegiatan FGD tersebut.

Kemudian di sisi lain, ulasnya, Undang

Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved