Breaking News:

DPD RI Minta KPK Pantau Dana Parpol Persiapan Menuju Pemilu Legislatif dan Pencalonan Presiden 2024

Sebelumnya, Jumat (19/12/2021) dua senator asal Aceh dan Lampung yang mendaftarkan gugatan ke MK. Dukungan masyarakat terus mengalir terkait PT 0%.

Editor: IKL
istimewa
Senator dan KPK 

Laporan Fikar W Eda/Jakarta

PROHABA.CO, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan. Diketahui, ada sejumlah pihak yang tengah menggugat ambang batas ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Jumat (19/12/2021) dua senator asal Aceh dan Lampung yang mendaftarkan gugatan ke MK. Dukungan masyarakat terus mengalir terkait PT 0%.

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi turut memberikan Apresiasi terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri yang merespon mengenai Gugatan 0% ke MK itu. Senator vokal asal Aceh ini meminta KPK turut memantau aliran dana persiapan menuju pemilu legislatif di tahun 2024 dan dana persiapan pemilihan presiden nantinya.

Baca juga: KPK RI Datangi DPD RI, Ada Apa?

Baca juga: Senator Penggugat PT Nol Persen di MK ini Minta Parpol Berani Bersuara

"Kami, DPD RI mendukung KPK RI dan meminta KPK RI memantau dana persiapan menuju pemilu legislatif di tahun 2024 dan dana persiapan pemilihan presiden nantinya. Tahun 2022 mendatang kemungkinan besar semua partai partai sudah bergerak mempersiapkan pemilu legislatif dan pilpres 2024," tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mensinyalir awal tahun 2022, proses transaksi politik dan fund rising untuk proses pemenangan pemilu sudah dilakukan, ternyata indikasi korupsi sudah terjadi.

Selain itu, Senator Alumni Politik UI itu menambahkan, dukungan kami juga kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar Presidential Threshold 0 persen adalah pesan kuat bahwa birokrasi korup dihasilkan oleh Threshold 20 persen yang selama ini diterapkan.

"Dengan PT 20 % menjadi 0%, maka celah koruptor semakin sempit. Sehingga membuat KPK semakin ditakuti para koruptor maupun birokrat bermental korup. Kami meminta semua pihak terus bersuara meminta Presidential Threshold nol persen," tutup Fachrul Razi. (*)

Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved