Breaking News:

Kasus

KPK Jebloskan Penyuap Wali Kota Bekasi ke Lapas Sukamiskin

Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan penyuap Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, Lai Bui Min ke Lembaga ...

Editor: Muliadi Gani
ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA
Terdakwa kasus suap Wali Kota Bekasi Lai Bui Min berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/6/2022). Lai Bui Min diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pada Pemkab Bogor tahun 2021 yang menjerat Bupati Nonaktif Bogor Ade Yasin. 

PROHABA.CO, JAKARTA - Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan penyuap Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, Lai Bui Min ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/7/2022).

Lai Bui Min merupakan terpidana kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

"Jaksa eksekutor KPK telah selesai mengeksekusi terpidana Lai Bui Min dkk selaku penyuap Wali Kota Bekasi," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (5/7/2022).

"Dengan cara memasukan ke Lapas sukamiskin, Bandung, untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta," ucapnya.

Baca juga: Terkait Tertangkap Eks Wali Kota Yogyakarta, KPK Amankan 9 Orang

Baca juga: KPK Selisik Pemotongan Uang Pegawai oleh Wali Kota Bekasi

Baca juga: 6 Cara Menjaga Kesehatan organ Reproduksi Wanita, Hindari Alkohol

Lai Bui Min terbukti beberapa kali menyuap Rahmat Efendi dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Kadis Perkimtan) Bekasi Jumhana Luthfi Amin.

Total suap sebesar Rp 4,1 miliar. 

Uang itu diberikan agar Pemkot Bekasi membeli lahannya yang berada di Jalan Bambu Kuning Selatan untuk pengadaan lahan di Bekasi.

Adapun lahan seluas 14.392 meter persegi itu berada di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pembelian lahan dilakukan untuk kepentingan pembangunan Polder Air 202 oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Selain itu, pengurusan pengadaan itu diupayakan oleh Muhamad Bunyamin selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Bekasi, untuk masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021.

(kompas.com)

Baca juga: Telusuri Aliran Dana untuk Eks Wali Kota, KPK Periksa 7 Lurah

Baca juga: Butuh Waktu 2 Bulan, Angga Wijaya Akhirnya Berani Ceraikan Dewi Perssik

Baca juga: Kuta Raja Sediakan Grosir ATK dengan Harga Termurah di Aceh

Sumber: Info Komputer
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved