Sentra Vaksinasi di Bandara hingga Mal Akan Diaktifkan Kembali

Pemerintah akan mengaktifkan kembali sentra vaksinasi yang ada di berbagai tempat. Langkah ini untuk mendukung kebijakan pemerintah soal syarat wajib

Editor: Muliadi Gani
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan paparan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Rapat tersebut membahas RKA K/L dalam RAPBN TA 2023 dan rencana kerja K/L Tahun 2023. 

PROHABA.CO, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mengaktifkan kembali sentra vaksinasi yang ada di berbagai tempat.

Langkah ini untuk mendukung kebijakan pemerintah soal syarat wajib vaksinasi booster untuk perjalanan dan mengakses fasilitas umum.

"Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi (booster),” ujar Luhut dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves pada Rabu (6/7/2022).

Luhut menjelaskan, penerapan kebijakan syarat wajib vaksinasi booster untuk mengakses sarana transportasi serta fasilitas umum tersebut dilatarbelakangi capaian vaksinasi booster yang masih rendah di Tanah Air.

Baca juga: Vaksinasi Booster Capai 14,1 Persen, Kasus Covid di Nagan Sudah 4 Bulan Nihil

Baca juga: Apakah Vaksin Hepatitis A dan B Mampu Lindungi Anak dari Hepatitis Akut?

Berdasarkan data PeduliLindungi, rata-rata orang masuk mal perhari sebesar 1,9 juta orang.

Namun, dari jumlah tersebut hanya 24,6 persen yang sudah booster.

"Di tengah peningkatan kasus yang terjadi, hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat antibodi masyarakat akan semakin berkurang," ungkap Luhut.

“Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster," terangnya.

Dia menjelaskan bahwa pemberlakuan kebijakan ini baru akan diterapkan paling lama dua minggu lagi.

Hal ini berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (4/6/2022) lalu.

Baca juga: Omicron Merebak, IDI Minta Masyarakat Segera Vaksin ‘Booster’

Baca juga: Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia, Vaksin Covid-19 Cansino Haram

"Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas Covid-19 dan peraturan turunan lainnya," ungkap Luhut.

Luhut menambahkan, pemerintah juga telah meminta kepada TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah untuk kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan juga tracing.

Hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus sekaligus mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas kabinet pada Senin, Presiden Jokowi mengungkapkan kondisi capaian vaksinasi booster di Indonesia baru 24,5 persen.

Sehingga dia meminta pihak terkait terus mendorong capaian itu. "Saya minta Kapolri, Panglima TNI dan juga Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk mendorong terus agar vaksinasi booster bisa dilakukan," ujar Jokowi.

"Terutama di kota-kota yang memiliki interaksi antar masyarakatnya tinggi," lanjut kepala negara.

(kompas.com)

Baca juga: Luhut Sang Menteri Superior dan Tugas Baru dari Jokowi

Baca juga: MUI Keluarkan Fatwa Haram Vaksin Covovaxmirnaty dari India

Baca juga: Sipir Temukan Sabu yang Hendak Dipasok ke Napi LP Lhokseumawe

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved