P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memulangkan 190 orang dari 3.200 orang berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ...

Editor: Muliadi Gani
Dok. DPR RI
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri haul Kiai Haji Abbas di Ponpes Buntet, Cirebon, Jawa Barat. 

PROHABA.CO, JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memulangkan 190 orang dari 3.200 orang berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Malaysia, Kamis (4/8/2022).

Pemulangan 190 PMI ilegal tersebut terjadi karena beberapa masalah, mulai dari penganiayaan, eksploitasi, sakit, dan korban perdagangan manusia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap PMI.

Pengetatan pengawasan PMI yang dimaksud, mulai dari tahap perekrutan di daerahdaerah hingga penempatan sektor domestik, khususnya di Malaysia.

Baca juga: Gerebek Tempat Penampungan, TNI AL Tangkap 75 Calon PMI

“Ini tentu jadi catatan mengapa masih sangat banyak PMI ilegal.

Saya kira pengawasannya harus diperketat lagi,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (10/8/2022).

Selain pemerintah, ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak sungkan menindak tegas siapapun yang masih mencoba mengirimkan PMI lewat jalur-jalur ilegal.

Tak lupa, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak berpuas diri usai meneken memorandum of understanding (MoU) penempatan pekerja migran domestik antara Indonesia dan Malaysia.

Baca juga: Polisi Ungkap Peran 8 Tersangka Terkait Tenggelamnya Kapal PMI

Baca juga: Nekat Larikan Sepmor Pasutri untuk Beli Hp, Trio Pelaku Diciduk Polisi

“Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan BP2MI,” imbuh Gus Muhaimin.

Menurutnya, MoU yang dirancang dengan sistem penempatan satu kanal atau one channel system (OCS) tidak bisa menjamin persoalan marginalisasi PMI yang selama ini dilawan akan beres dengan sendirinya.

Gus Muhaimin menegaskan, MoU bukanlah jaminan penyelesaian marginalisasi PMI jika pengiriman ilegal masih marak terjadi.

“MoU kami dengan Malaysia memang bagus.

Akan tetapi ingat, itu bukan jaminan kalau praktik pengiriman PMI ilegal masih ada.

Jadi, saya minta pemerintah memastikan betul prosedur pengiriman PMI benar-benar sesuai dengan MoU,” jelas Gus Muhaimin. (kompas.com)

Baca juga: Dua Pengirim 22 PMI Ilegal Diciduk

Baca juga: Diiming-imingi 10 Ribu Ringgit, Tiga TKI Nekat Bawa 6 Kg Sabu

Baca juga: Dua Penyelundup TKI ke Malaysia Diringkus

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved