Cina Operasikan Kantor Polisi Rahasia di Jepang

PROHABA.CO, TOKYO - Pemerintah Jepang mulai menindaklanjuti laporan dari kelompok hak asasi manusia bahwa China telah mendirikan kantor polisi di Jepang.

Keberadaan kantor polisi rahasia China di sejumlah negara pertama kali dilaporkan oleh Safeguard Defenders, sebuah kelompok hak asasi asal Spanyol yang fokus mengawasi wilayah Asia.

Sebelumnya, kelompok hak asasi Safeguard Defenders menerbitkan dua laporan sejak September yang menyatakan bahwa otoritas Cina mendirikan 102 kantor polisi di luar negeri di 53 negara, termasuk Jepang.

Safeguard Defenders merupakan kelompok hak asasi yang berfokus pada Asia yang berbasis di Spanyol, sebagaimana dilansir Reuters.

Dalam konferensi pers pada Kamis (22/12),

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno ditanya mengenai kantor polisi rahasia di Jepang.

Baca juga: Covid-19 di Cina, 5.000 Orang Tewas Setiap Hari, Rumah Sakit Mulai Penuh

“Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan saat kami mengklarifikasi situasinya,” kata Matsuno.

Matsuno menuturkan, Jepang telah memberi tahu pihak berwenang Cina bahwa aktivitas apa pun yang melanggar kedaulatan Jepang akan tidak dapat diterima.

Laporan Safeguard Defenders menuduh bahwa kepolisian Cina menggunakan kantor polisi rahasia untuk menargetkan warga negara China yang tinggal di luar negeri.

Kantor polisi rahasia tersebut juga berfungsi untuk menekan beberapa orang Cina pulang kampung untuk menghadapi tuntutan pidana.

Cina membantah laporan Safeguard Defenders.

Pada Kamis, Kementerian Luar Negeri Cina membantah bahwa kantor polisi semacam itu ada.

Beijing mengatakan, yang ada hanyalah fasilitas-fasilitas yang dikelola sukarelawan untuk membantu warganya memperbarui dokumen dan menawarkan layanan lain yang terganggu selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Ilmuwan Australia Temukan Kuburan Hiu Misterius, Harta Karun Yang Dapat Mengungkap Rahasia Masa Lalu

Baca juga: Harga Beras di Indonesia Paling Mahal Se-Asia Tenggara?

“Cina selalu berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara asing, secara ketat mematuhi hukum internasional dan menghormati kedaulatan yudisial masing-masing negara,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning. “Yang disebut kantor polisi luar negeri Cina sama sekali tidak ada,” tambah Mao.