Terkait kedatangan warga ke Kantor Gubernur Aceh tersebut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, dengan tegas mengklarifikasi bahwa tidak ada bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Aceh pada akhir tahun ini.

Laporan Agus Ramadhan | Banda Aceh

PROHABA.CO, BANDA ACEH –  Warga di Aceh beramai-ramai mendatangi kantor gubernur untuk mengajukan proposal bantuan modal usaha. 

Hal ini setelah mereka mendapat kabar bahwa Pemerintah Aceh tengah membuka pendaftaran untuk pemberian bantuan modal usaha.

Dalam empat hari terakhir atau sejak Kamis (26/12/2024) hingga Senin (30/12/2024), ratusan warga Aceh berbondong-bondong mendatangi Kantor Gubernur Aceh. 

Kedatangan ratusan warga ke kantor yang berada di kawasan Jeulingke itu bermaksud untuk mengajukan proposal bantuan modal usaha dari pemerintah.

Menurut Fakriah, warga asal Gampong Labuy, Aceh Besar, ia datang ke Kantor Gubernur Aceh setalah mendapat informasi dari warga lainnya yang juga mengajukan bantuan modal usaha.  

“Kami bawa proposal bantuan usaha. Saya buat proposal bantuan modal untuk ternak ayam.

Ini pun infonya saya tahu dari orang-orang kampung juga. Pokoknya kami tidak tahu apa-apa ini,” kata Fakriah kepada Prohaba.co, Senin siang.

Baca juga: MIRIS, Demi Mendapatkan Modal Usaha Seorang Ibu Rela Gendong Balita Datangi Baitul Mal Pidie

Baca juga: Maya Septha Pamer Wajah Baru Usai Operasi Plastik di Korsel

Terkait kedatangan warga ke Kantor Gubernur Aceh tersebut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, dengan tegas mengklarifikasi bahwa tidak ada bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Aceh pada akhir tahun ini.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke Kantor Gubernur Aceh sejak pagi tadi.

Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari Pemerintah Aceh. Yang pasti, informasi itu keliru dan hoaks,” tegasnya. 

Akkar juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya.

Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan.

Apalagi datang dari berbagai kawasan ke kantor Gubernur Aceh yang tentu saja memerlukan ongkos transportasi atau minimal minyak kendaraan pribadi.