Breaking News:

KPK: Rp 10 M Kerugian Negara di Kasus Hambalang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menghitung kerugian negara dalam kasus mega proyek pembangunan Sekolah Olahraga

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menghitung kerugian negara dalam kasus mega proyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON), di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Pada kasus yang diduga menyeret banyak nama pejabat negara itu, KPK telah menemukan kerugian negaranya. “Diduga sementara negara mengalami kerugian sekitar 10 miliar, untuk anggaran tahun 2010,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jakarta, Selasa (23/10).

Kendati demikian, KPK tetap menunggu hasil Audit Keseluruhan BPK dan Audit Kerugian Negara di BPK. Pasalnya, jika kasus Hambalang dengan tersangka telah dihadapkan ke pengadilan untuk disidangkan, maka yang dibacakan adalah hasil audit BPK.

“Hambalang ini tentu auditor negara yang melakukan audit. Kita perlu auditor negara untuk memastikan persisnya itu berapa. Yang legal itu kan BPK atau BPKP. Nanti kalau dibaca di pengadilan kan berdasarkan kerugian negara yang telah dihitung BPK atau BPK, sekian-sekian,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek Hambalang dimulai sejak 2003 saat masih berada di Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud dengan tujuan menambah fasilitas latihan olahraga selain Ragunan. Periode 2004-2009, proyek dipindahkan ke Kemenpora dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, studi geologi serta pembuatan masterplan.

Tahun 2009, anggaran pembangunan diusulkan menjadi Rp 1,25 triliun, sedangkan pada 2010 kembali diminta tambahan menjadi Rp 1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.

Dari kebutuhan anggaran Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan DPR. Nominal itu berasal dari APBN 2010 Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-P 2010. Misteriusnya, anggaran bertambah jadi Rp 2,5 triliun atas dalih ada pengadaan barang dan jasa.

Sementara, dalam audit investigasi BPK yang diminta Komisi X (Keuangan) DPR, ada empat lembaga negara yang diduga terlibat kasus korupsi proyek Hambalang. Laporan hasil pemeriksaan BPK bertanggal 1 Oktober 2010, ada 20 nama orang yang disebut-sebut terlibat.

Selain Kemenpora, sebagai penyelenggara proyek, BPK mencatatkan Kemenkeu, Kemen PUdan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tetapi ditegaskan Johan, KPK tidak serta merta menetapkan tersangka dengan mendasarkan Audit BPK. “Karena Penyidikan maupun Penyelidikan di KPK tidak mengacu pada audit BPK,” kata Johan.(tribunnews.com)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved