Puluhan Dapur SPPG Stop Beroperasi, Staf Dirumahkan, Siswa Terancam Lapar

Kondisi tersebut membuat sebagian tenaga pendukung program harus menunggu kepastian pencairan dana sebelum kembali bekerja.

Selain berdampak pada tenaga kerja, penghentian operasional puluhan dapur MBG juga memengaruhi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi pemasok bahan baku untuk program tersebut.

Pasokan bahan pangan yang seharusnya didistribusikan ke dapur-dapur MBG kini tertahan akibat berkurangnya aktivitas produksi.

Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu arus usaha dan pendapatan para pelaku UMKM yang bergantung pada program tersebut.

Feisal mengakui, kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem Program MBG.

Ia berharap, proses pencairan dana dapat segera dilakukan sehingga seluruh dapur MBG kembali beroperasi normal dalam waktu dekat. 

Baca juga: Tujuh Dapur MBG di Kota Banda Aceh Berhenti Beroperasi 

Tujuh di Banda Aceh

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Banda Aceh, Muhammad Reza, menyebutkan, tujuh dari puluhan SPPG di Banda Aceh juga berhenti operasional Senin kemarin.

Penyebabnya, dana yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk menjalankan operasional harian.

“Dana utama yang dipakai untuk melaksanakan operasional di dapur itu tidak ada.

Dalam artian ada, tetapi tidak mencukupi setelah dikalkulasi.

Mereka itu sedang menunggu top-up dana oleh BGN Pusat,” kata Reza di Banda Aceh, Senin (8/6/2026) sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Ia jelaskan, untuk menjalankan layanan MBG pada hari Senin kemarin, setiap dapur seharusnya sudah mulai melakukan persiapan sejak sehari sebelumnya.

Namun, karena pencairan dana belum diterima, akibatnya tujuh dapur SPPG di Banda Aceh menghentikan sementara kegiatan guna menghindari persoalan administrasi dan keuangan.

Menurut Reza, BGN kini tidak lagi memperbolehkan mitra dapur menggunakan sistem talangan dana sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya.

Kebijakan itu diterapkan untuk mencegah potensi mark-up harga maupun penyalahgunaan anggaran yang dapat menimbulkan persoalan saat proses pertanggungjawaban keuangan.