Pemerintah Aceh Kawal Ketat SPMB 2026/2027, No Titip, No Jastip

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Aceh dan Forkopimda menandatangani Pakta Integritas SPMB 2026/2027 dengan komitmen "Tanpa Pungli, Tanpa Gratifikasi, Tanpa Diskriminasi".
• Pemprov Aceh menegaskan pelaksanaan SPMB harus bebas praktik titipan, percaloan, dan intervensi, dengan slogan "No Titip, No Jastip".
• Pendaftaran jalur domisili SMA dibuka pada 10–14 Juni 2026 melalui sistem daring yang dikelola Dinas Pendidikan Aceh.

PROHABA.CO, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas SPMB oleh Dinas Pendidikan Aceh bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Senin (8/6/2026).

Mengusung tema “SPMB Aceh Berintegritas: Tanpa Pungli, Tanpa Gratifikasi, Tanpa Diskriminasi”, kegiatan tersebut menjadi penegasan sikap seluruh pemangku kepentingan untuk menutup ruang bagi praktik titipan, percaloan, maupun intervensi yang berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf melalui Asisten I Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Syakir MSi, mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Oleh karena itu, seluruh layanan pendidikan, termasuk SPMB, harus diselenggarakan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, SPMB tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif penerimaan murid baru, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang bermutu.

“Melalui SPMB, kita ingin memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang adil untuk bersekolah pada satuan pendidikan yang sesuai, dekat dengan domisilinya, serta memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan yang berkualitas,” ujar Syakir saat membacakan sambutan Gubernur Aceh.

Baca juga: Digitalisasi Arsip Pemerintah Aceh Raih Nilai 91,51, Predikat Sangat Memuaskan

Ia menambahkan, sistem tersebut juga memberikan perhatian kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas agar tidak mengalami hambatan dalam memperoleh hak pendidikan.

Selain itu, SPMB diharapkan mampu menciptakan iklim pendidikan yang sehat, meningkatkan prestasi peserta didik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan berintegritas.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen menyelenggarakan SPMB secara serentak dan terpusat melalui Dinas Pendidikan Aceh dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan nondiskriminasi.

“Penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremonial, melainkan pernyataan komitmen bersama untuk menjaga proses penerimaan murid baru agar berlangsung jujur, terbuka, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai keadilan masyarakat,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Aceh mengajak Forkopimda, penyelenggara pendidikan, pengawas, komite sekolah, media massa, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB.

Menurutnya, pengawasan yang kuat dan partisipasi publik yang aktif menjadi kunci terwujudnya sistem penerimaan murid baru yang kredibel dan terpercaya.

“Pelaksanaan SPMB harus berlangsung tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.