Breaking News:

Haba Aneuk

Gizi Anak yang Terintegrasi Akan Menjamin Masa Depan Aceh

PERMASALAHAN gizi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Aceh, salah satu daerah dengan proporsi anak kekurangan gizi terbesar di Indonesia.

Editor: iklan Serambi
UNICEF Indonesia/2014/Achmadi
Penanganan gizi anak yang terintegrasi akan menjamin kualitas sumber daya manusia dan masa depan Aceh yang lebih baik. 

PERMASALAHAN gizi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Aceh, salah satu daerah dengan proporsi anak kekurangan gizi terbesar di Indonesia. Masih jauh dari kata selesai diatasi, beban ini bertambah dengan tidak sedikitnya anak di Aceh yang kekurangan gizi mikro seperti zat besi dan juga mengalami gizi lebih atau lazim disebut dengan kegemukan/ obesitas Akibat dari beban tiga kali lipat permasalahan gizi di Aceh ini, pertumbuhan anak dapat terganggu dengan menurunnya kemampuan mereka belajar, sulitnya berkonsentrasi dan mudahnya penyakit menyerang tubuh mereka akibat sistem imunitas yang tidak optimal.

Hal ini tak hanya memicu pertanyaan besar mengenai masa depan Aceh di tangan kualitas sumber daya manusia yang sedemikian rupa, namun juga merefl eksikan sejauh mana kesehatan dan kesejahteraan anak menjadi kepedulian semua pihak sebagai orang tua mereka, layaknya dalam ajaran agama Islam. Pada tahun 2018, sebesar 23,5 persen balita di provinsi Aceh mengalami kekurangan gizi; meningkat hampir 7 persen dari sebelumnya sebesar 17 persen di tahun 2016.

Lebih lanjut, Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa satu dari lima anak berusia 0 – 23 bulan di Aceh tergolong dalam gizi kurang dan gizi buruk. Selain itu, Aceh juga menduduki tiga besar provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. Ironisnya, penurunan indikator pembangunan gizi ini terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh mencapai 3,6-5 persen dalam empat triwulan tahun 2018 .

Di tengah kompleksitas penanganan kekurangan gizi balita di Aceh, prevalensi balita yang mengalami obesitas di provinsi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Di tahun 2018, 9 persen balita di Aceh mengalami obesitas. Ini berarti hanya dalam kurun waktu 1 tahun, prevalensi obesitas pada anak usia 0-59 bulan di provinsi ini telah naik 3 kali lipat dari 3 persen di tahun 2017.

Perubahan pola konsumsi di tingkat rumah tangga disinyalir menjadi salah satu penyebab peningkatan angka obesitas ini. Survei konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan konsumsi makanan dan minuman jadi (termasuk makanan dalam kemasan dan siap saji) di masyarakat. Hal ini tidak saja terjadi pada masyarakat perkotaan tetapi juga telah merambah ke pedesaan.

Tak hanya itu, sebuah studi yang dilakukan oleh Aripin Ahmad et al. pada tahun 2014 memperlihatkan bahwa sebesar 35,8 persen anak berusia di bawah dua tahun di di salah satu kabupaten Aceh menderitai kekurangan zat besi. Angka yang cukup tinggi ini menegaskan bahwa beban tiga kali lipat yakni kurang gizi, kelebihan gizi dan kekurangan zat gizi mikro merupakan permasalahan yang nyata di Provinsi Aceh

Analisis yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengindikasikan tiga faktor penyebab permasalahan gizi di Indonesia – termasuk di Aceh. Pertama, ketahanan pangan dan kecukupan kalori dan protein.

Daya beli sebagian kelompok masyarakat dan akses terhadap pangan merupakan kontributor yang lebih besar dibandingkan aspek ketahanan pangan. Dalam konteks Aceh, pertumbuhan ekonomi provinsi tidak serta-merta berdampak positif pada status gizi anak secara kolektif. Artinya, ada indikasi kesenjangan akses terhadap hasil dari pertumbuhan ekonomi ini yang berdampak pada tidak terangkatnya – atau bahkan berkurangnya – daya konsumsi dan kecukupan pangan masyarakat di kelompok tertentu.

Di samping itu, pergeseran pola konsumsi, yang ditunjukkan dengan peningkatan konsumsi makanan dan minu- Penyebab Masalah Gizi man jadi, dapat mengindikasikan kurangnya akses masyarakat terhadap bahan pangan segar yang dapat diolah di rumah, dan dapat berujung pada ketidakseimbangan asupan gizi balita. Kedua, status kesehatan balita secara umum, lingkungan tempat tinggal, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Seorang anak yang kekurangan akses terhadap air bersih dan sarana kebersihan lainnya akan rentan terkena penyakit infeksi. Jika penyakit ini tidak ditangani dengan baik, status gizi sang anak akan memburuk pada jangka panjang. Kondisi penyakit infeksi juga cenderung lebih berat pada anak dengan permasalahan gizi. Guna mengantisipasi hal ini, imunisasi dasar penting untuk melindungi anak dari keparahan penyakit infeksi.

Sayangnya, Aceh merupakan provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan terendah di Indonesia dengan angka 50,9 persen, jauh di bawah target 93 persen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ketiga, pengetahuan keluarga terkait pemberian makan pada anak. Keluarga memegang peranan penting dalam menentukan status gizi anak. Hal ini dimulai dari kesempatan menerima Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI eksklusif sampai 6 bulan, sampai pada komposisi makanan pendamping ASI (MPASI) yang seimbang.

ASI eksklusif harus diyakini dapat mengurangi risiko permasalahan gizi balita, baik gizi kurang maupun gizi lebih. Saat ini, meski angka IMD di Aceh menyentuh angka 72 persen angka cakupan ASI eksklusif pada anak di bawah usia 6 bulan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan target nasional 50 persen, yakni 55 persen . Selain itu, pengetahuan keluarga terkait rekomendasi pemberian MPASI, baik jenis maupun frekuensi pemberiannya, juga penting untuk ditingkatkan agar anak terhindar dari permasalahan gizi sejak usia dini.

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Masa Depan Aceh di Tangan Gizi Anak, https://aceh.tribunnews.com/2021/06/10/masa-depan-aceh-di-tangan-gizi-anak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved