Breaking News:

KBB Papua

Pimpinan Densus 88 Polri Sebut KBB Papua Tak Hanya Organisasi Separatis

Irjen Pol Marthinus Hukom, mengatakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan sekedar organisasi separatis

Editor: IKL
ISTIMEWA
Seminar bertema “Antara HAM dan Penanggulangan Terorisme: Studi Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Uighur” di Jakarta, Senin (27/9/2021) yang diselenggarakan oleh PRIK-KT SKSG UI dan Revera Institute. 

PROHABA.CO, JAKARTA - Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri, Irjen Pol Marthinus Hukom, mengatakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan sekedar organisasi separatis yang memiliki keyakinan untuk memisahkan diri dari negara, melainkan sebagai terorisme separatis.

“Tapi KKB OPM dikategorikan sebagai terorisme karena melakukan kekerasan, intimidasi dan menyebarkan rasa takut yang menyasar masyarakat tidak bersalah sebagai upaya memaksakan kehendak terhadap orang lain,” ujarnya, pada seminar bertema “Antara HAM dan Penanggulangan Terorisme: Studi Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Uighur” di Jakarta, Senin (27/9/2021) yang diselenggarakan oleh PRIK-KT SKSG UI dan Revera Institute.

Seperti diketahui, Pascaditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai salah satu kelompok teroris di Indonesia, muncul perdebatan pro dan kontra terutama dari para aktivis HAM yang melihat bahwa terdapat subjektivitas dan unsur politik dari pemerintah dalam penetapan OPM sebagai kelompok teroris.

Perdebatan terkait HAM dan Penanggulangan Terorisme juga muncul dari gerakan separatise etnis Uighur di Xinjiang China yang dianggap para aktivis HAM sebagai bentuk perlawanan terhadap kesenjangan ekonomi, politik, dan HAM yang kerap dilanggar negara.

Oleh karenanya, kebijakan Pemerintah Indonesia terkait deportasi 4 orang etnis Uighur yang terungkap memiliki afiliasi dengan ISIS juga mendapat kecaman karena dianggap tidak sensitif dan melanggar HAM meskipun sudah dijelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil demi menjaga keamanan negara.

Baca juga: Majikan Intip ART Saat Telanjang dan Ganti Baju

Baca juga: Hotman Paris Dinyatakan Tak Bersalah Atas Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat

Dalam diskusi tersebut, Irjen Pol Marthinus Hukom juga menyebutkan bahwa terdapat 12 teroris Uighur yang masuk ke Indonesia dari sekitar tahun 2011.

Gerakan Uighur di Xinjiang adalah gerakan separatis, tapi ketika Uighur keluar dan mencoba masuk ke Indonesia sudah bersentuhan dengan kelompok teroris Indonesia termasuk JAD dan MIT. Tujuan Uighur masuk ke Indonesia awalnya karena kesulitan untuk ke Syria dan memilih konflik terdekat di Asia Tenggara yaitu Poso.

Menurut Kadensus 88 ini, aksi terorisme Uighur juga mempengaruhi tindakan teror di negara lain, karena setelah penangkapan teroris Uighur di Indonesia, selang beberapa hari terjadi pengeboman kuil di Thailand. Hal ini yang diantisipasi oleh dteasemen khusus 88 agar tidak terjadi terror berkelanjutan di Indonesia oleh teroris Uighur.

Sementara, Ronny Franky Sompie, selaku Plt. Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, membahas peran Lembaga imigrasi di bawah kementerian hukum dan HAM yang telah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNI/WNA yang melintas masuk dan membahayakan kedaulatan negara dengan menjagai pintu gerbang (perbatasan secara keseluruhan) NKRI.

Perbatasan yang diawasi oleh imigrasi melingkupi: udara (bandar udara), laut (pelabuhan), dan darat (pos lintas batas negara).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved