Kejati Sumut Buka Hotline Aduan, untuk Warga Korban Mafia Tanah

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) membuka layanan atau hotline aduan yang menyangkut perkara mafia tanah ...

Editor: Muliadi Gani
Ist
Kepala Kejati Sumut, Idianto 

PROHABA.CO, MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) membuka layanan atau hotline aduan yang menyangkut perkara mafia tanah.

Bagi Anda yang merasa menjadi korban mafia tanah, bisa langsung menghubungi penyidik Kejati Sumut.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos Arnold Tarigan, hotline aduan ini berangkat dari perintah Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, yang kemudian dilaksanakan oleh Kepala Kejati Sumut, Idianto.

"Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran kejaksaan agar mencermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat," ucapnya, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir Seret 5 Tersangka , Ada Notaris Terlibat

Yos mengatakan, Kejati Sumut telah membuka hotline aduan di nomor 0812-7790-0910 untuk menerima laporan masyarakat yang menjadi korban, atau mengetahui adanya mafia tanah, terlebih-lebih yang melibatkan oknum. 

"Apabila benar ada dugaan jaksa melakukan hal yang menyimpang terkait tanah, segera laporkan ke Kejati Sumut, pimpinan akan jamin, dan merahasiakan identitas pelapor dengan bukti awal yang kuat," katanya.

Dikatakan Yos, di satu media online disebutkan bahwa Kejati Sumut menerima gratifikasi atas lahan eks HGU PTPN II secara tidak sah seluas 10 hektare yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang.

Menurut Yos, tanah tersebut telah melalui proses pemberian hak sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tanah tersebut sudah masuk dalam Penetapan Nominatif sebagai penerima hak berikutnya dan tanah yang dikeluarkan dari HGU PTPN II kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Baca juga: Wanita asal Aceh Utara Gantung Diri di Rumah Ibunya di Langsa, Sudah Bertahun-tahun Sakit

Untuk selanjutnya, secara peraturan perundang-undangan, Kejati Sumut akan menyelesaikan proses penyertifikatan," ujarnya.

Terkait tanah, katanya, tentunya tidak hanya masyarakat umum dapat melapor atau meminta pendapat hukum, tapi Pemerintah/Negara, BUMN seperti PTPN di Sumut dalam permasalahan aset tanah negara dapat meminta kajian hukum kepada bidang Perdata Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Sumut.

Pendapat hukum ini berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan.

"Dalam upaya penyelamatan aset PTPN, Kejati Sumut selaku jaksa pengacara negara (JPN) sebelumnya telah membentuk Adhyaksa Estate di perkebunan dan Adhyaksa Corner di Kantor Gubsu.

Baca juga: Sidang Eksepsi Adam Deni, Nilai Ada Kejanggalan hingga Tak Merasa Salah

Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan JPN memberikan pelayanan hukum dalam upaya penyelamatan aset negara, " bebernya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved