Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, AMTI : Harus Ada Keseimbangan

PROHABA.CO, MEDAN - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mengapresiasi implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Medan melalui Perda KTR No 3 Tahun 2014.

Ketua AMTI, Budidoyo, mengatakan, secara prinsip, implementasi peraturan daerah (Perda) harus mampu mengakomodir partisipasi, memuat asas keseimbangan dan keadilan.

“Apapun perda yang dibuat, termasuk Perda KTR Medan No 3 Tahun 2014 harus mampu memberikan solusi yang bisa diimplementasikan.

Bila implementasi Perda KTR tidak seimbang, maka akan mempengaruhi ekosistem pertembakauan keseluruhan

Jangan sampai perda yang dibuat bersifat resisten, maka sudah tentu tidak efektif," ujarnya.

Budidoyo, menjelaskan, AMTI sangat mendukung lahirnya peraturan atau kebijakan yang lahir dari pemerintah.

Baca juga: Sopir Colt Diesel Ditemukan Meninggal di Depan Kantor BPS

AMTI tidak anti regulasi, yang terpenting, prinsip keadilan dan keseimbangan harus dijunjung tinggi.

“Jangan sampai perda termasuk Perda KTR yang lahir,  tidak bersifat memenangkan atau mengalahkan satu  pihak,” jelasnya.

Pemerintah melalui Perda KTR harus mampu mengakomodir hal tersebut untuk mewujudkan tatanan kehidupan  bernegara dan bermasyarakat yang taat hukum dan konstitusi.

Hananto Wibisono, Sekjen AMTI mengatakan pelaksanaan peraturan ataupun kebijakan jangan sampai bersifat terlalu menekan atau eksesif.

Sebab dalam praktiknya, penerapan KTR di beberapa daerah justru tidak berimbang, bahkan tidak berimbang.

Baca juga: Rumah Baru Ayu Ting Ting Habiskan Dana Rp 20 Miliar, Keinginan Ibunya Ditolak

“Secara prinsip, penerapan KTR Kota Medan sudah baik.

Jika memang belum sempurna, regulasi bukan berarti langsung direvisi,” tuturnya.

Namun, ia menjelaskan, harus dipertimbangkan secara matang.

Sebagai contoh operasi yustisia, yang dalam pelaksanaannya lebih sering menyebarkan unsur ketakutan bukan kepatuhan.