Berita Aceh Selatan

Nelayan Minta Pemerintah Aceh Bangun Docking Kapal

Tayang: Jumat, 27 Mei 2022 15:51 WIB

Editor: Bakri

Nelayan Minta Pemerintah Aceh Bangun Docking Kapal

SERAMBI/ZAKI MUBARAK

FOTO ILUSTRASI - Nelayan di Ujong Blang, membantu sebuah kapal milik nelayan di daerah itu yang tenggelam akibat hantaman gelombang laut, saat hendak masuk dari babah kuala. Kecilnya pintu babah kuala di TPI Ujong Blang tersebut sehingga kapal nelayan kesulitan masuk saat air surut.

Baca Selanjutnya:

Hati-Hati! Pemkab Aceh Tengah Mulai Pasang CCTV, Awasi Para Pembuang Sampah Sembarangan

TAPAKTUAN - Nelayan di Kabupaten Aceh Selatan berharap kepada Pemerintah Aceh untuk membangun pangkalan docking kapal di wilayah tersebut.

Pasalnya, selama ini untuk memperbaiki kapal motor, mereka harus ke luar kabupaten bahkan ada yang ke Sibolga, Sumut, yang biaya parkir docking mencapai Rp 3 juta/hari.

"Kami menerima keluhan di lapangan dari Panglima Laot dan nelayan ketiadaan tempat docking.

Selama ini untuk memperbaiki kapal mereka harus ke luar kabupaten bahkan ada yang ke Sibolga, Sumatera Utara.

Harga per hari biaya parkir di atas docking sampai Rp 3 Juta," kata Anggota DPRA, Hendri Yono S.Sos M.Si, Kamis (26/05/222).

Oleh karenanya, Hendri Yono yang juga Ketua DPP Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Provinsi Aceh ini meminta Gubernur Aceh melalui dinas terkait untuk melakukan pembangunan docking kapal motor dengan sistem gendong di Aceh Selatan.

Sebab, menurutnya, banyak pengusaha boat mengeluh karena tidak ada docking yang lengkap di wilayah tersebut.

"Di wilayah Aceh Selatan ada beberapa PPI yang memiliki Kapal Motor 30 GT ke atas.

Kalau ada kendala dengan sumber pendanaan APBA, kita berharap dicarikan pengusaha yang berminat dan mau berinvestasi.

Sebab secara bisnis sangat menguntungkan dengan sistem kerja sama asal bisa di kelola tanah ataupun aset daerah," sarannya.

Menurut informasi yang diterimanya saat melaksanakan reses ke Aceh Selatan, Kapal Motor yang 30 GT ke atas lebih kurang di Aceh Selatan sudah mencapai 70 buah dan yang di bawah 30 GT lebih kurang sampai 300 buah.

"Kita berharap Pemerintah Aceh bisa segera menindaklanjutinya.

Sebab, bila sudah tersedia pangkalan docking kapal, nelayan tidak perlu lagi jauh-auh ke Provinsi Sumatra Utara untuk memperbaiki kapal tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar," pungkasnya. (tz)