Pemkab Pidie Ambil Alih Tanah Tgk Dianjong, Patok Tanah Dirusak Lapor Kepada Polisi

SIGLI - Tanah wakaf Tgk Dianjong yang luasnya sekitar 97.000 meter atau 9,7 hektare dilakukan pengukuran oleh petugas Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh.

Pengukuran tanah tersebut dilakukan supaya adanya kepastian hukum, sebab selama ini kerap terjadi permasalah di tanah wakaf itu.

Karena, diduga banyak diserobot warga baik untuk dibangun sarana pendidikan, kantor, tempat usaha atau rumah.

Pantauan Serambi, Kamis (15/9/2022), pengukuran tanah wakaf Tgk Dianjong dipimpin Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto bersama Forkopimda Pidie.

Tanah wakaf itu diukur melibatkan petugas ATR BPN Aceh didampingi petugas Kejari Pidie.

Pengukuran menggunakan alat untuk disesuaikan dengan titik koordinat.

Sebaran titik pengukuran mulai dari pinggir jalan, rumah warga, sarana pendidikan, dan tempat usaha didirikan di tanah wakaf Tgk Dianjong.

Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto dalam sambutannya, Kamis (15/9/2022), mengatakan, pengukuran itu sebagai bentuk ambil alih untuk mempertegas status tanah wakaf Tgk Dianjong.

Ia menyebutkan, kegiatan pengukuran tanah itu sebagai upaya menyelamatkan seluruh tanah wakaf yang tersebar di Pidie, termasuk tanah wakaf Tgk Dianjong di Gampong Keuniree seluas 88.957 m2.

Selain itu ditambah dengan luas jalan 8.044 m2 yang totalnya mencapai 97.001 m2.

Baca juga: Tanah Wakaf Tgk Dianjong Seluas 9,7 Ha Diserobot Warga, Kajari Pidie Patok Ulang Tapal Batas

Baca juga: DPRK Dukung Pj Bupati Pidie untuk Menunda PORA, Fadli : Dana Baru Turun Akhir 2021

Baca juga: Pj Bupati Pidie Sikapi Honor Ratusan Guru Kontrak yang belum Dibayar Pemkab

"Ini memang program saya, termasuk mengaktifkan kembali pabrik semen di Laweung dan dua Proyek Strategi Nasional (PSN) supaya tidak gagal," tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pidie, Gembong Priyanto menjelaskan, pembahasan terhadap tanah Tgk Dianjong sudah pernah dibahas pada September 2021.

Ternyata keberadaan tanah itu sudah satu abad.

Namun, faktor tanah itu belum adanya kepastian hukum sehingga sering timbul permasalahan.

Ia menjelaskan, saat ini dilakukan pengukuran itu supaya adanya kepastian hukum.

Sekarang ini bagaimana terjadi gugatan, sementara Pemkab tidak memiliki sertifikat.

Menurutnya, tanah wakaf itu sudah pernah diukur tapi gagal dilakukan karena tidak terpenuhi unsurnya.

Wakaf secara aturan harus adanya wakaf, wakif, nazir, dan ikrar.

Ia menyebutkan, jika sekarang wakifnya ada, sementara yang memberi wakafnya Tgk Dianjong tidak ada.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006, bahwa wakaf itu harus ada wakifnya dan nazir harus ada ikrarnya.

" Jika ketika wakaf terjadi belum adanya undang-undang, maka aturan perlaihannya ditunjuk nazir sementara dan dibuat ikrar yang nantinya dicatat di Kementrian Agama," jelasnya.

Baca juga: Sarana dan Prasarana  tak Siap, Pj Bupati Pidie Layangkan Surat Penundaan PORA

Kajari Pidie, Gembong Priyanto mengungkapkan, semua pihak harus berpartisipasi mengawasi patok-patok yang sudah ada.

Pemasangan patok itu dilaksanakan untuk mengukur tanah wakaf Tgk Dianjong secara keseluruhan.

"Jika patok tanah itu dirusak, maka harus dilaporkan kepada polisi," jelasnya.

Menurutnya, jika sekarang di atas tanah Tgk Dianjong ada bangunan warga, akan diselesaikan terakhir nantinya.

" Sekarang kita fokus pada pengukuran, guna mengetahui tanah wakaf Tgk Dianjong terhadap terhadap batas tanah tersebut.

Apalagi, ada delapan saksi yang mengetahui sejarah tanah Tgk Dianjong," jelasnya.

Ketua Baitul Mal Pidie, Tgk Zulkifli atau Abidon, kepada Serambi, Kamis (15/9/2022), mengatakan, untuk sementara tanah wakaf Tgk Dianjong dikelola oleh pihak Baitul Mal Pidie. (naz)

Baca juga: Pj Bupati Pidie Bertemu Keluarga Ureung Pidie di Jakarta, Serap Aspirasi Perantau Demi Bangun Daerah

Baca juga: Istri Pj Bupati Pidie Apresiasi Pimpinan TPA dan TKA Dalam Pembinaan Generasi Qurani

Baca juga: Pj Bupati Pidie Bersilaturahmi ke Rumah Ketua NasDem Aceh