Reshuffle Kabinet

Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Pertama, Ganti Mendiktisaintek dan Lantik 3 Kepala Badan

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle (perombakan) Kabinet Merah Putih (KMP) pada Rabu (19/2/2025) sore.

Editor: Jamaluddin
KOMPAS.COM/ARDITO RAMADHAN
Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan Mendiktisaintek, Kepala dan Wakil Kepala BPKP, Kepala BPS, serta Kepala BSSN di Istana Negara, pada Jakarta, Rabu (19/2/2025). Ini merupakan reshuffle kabinet pertama yang dilakukan Prabowo sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu. 

Dalam reshuffle ini, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan melantik tiga kepala badan.

PROHABA.CO, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle (perombakan) Kabinet Merah Putih (KMP) pada Rabu (19/2/2025) sore.

Ini merupakan reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo sejak dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. 

Dalam reshuffle ini, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan melantik tiga kepala badan.

Posisi Mendiktisaintek yang selama ini dijabat Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Prof Brian Yuliarto PhD.

Selama ini, Brian Yuliarto merupakan Wakil Rektor Bidan Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Dikutip dari Kompas.com, dalam beberapa waktu terakhir, nama Satryo cukup mendapat sorotan publik karena sejumlah kontroversi yang ditimbulkannya. 

Pertama, Satryo didemo ratusan aparatur sipil negara (ASN) Kemendiktisaintek karena sikapnya terhadap pegawai pada pertengahan Januari 2025 lalu. 

Satryo sempat bungkam saat demo itu digelar. 

Hingga akhirnya ia buka suara dan menyebutkan bahwa aksi protes itu ditengarai karena rencana mutasi besar di internal Kemendiktisaintek. 

Kedua, Satryo sempat menyebut bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi akan membuat uang kuliah mahasiswa naik. 

Hal ini karena Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BIPTN) yang pagu awalnya Rp 6,018 triliun, dipotong 50 persen oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). 

“Kalau BOPTN ini dipotong separuh, ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. 

Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal yaitu Rp 6,018 triliun,” kata Satryo saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, pada 12 Februari 2025 lalu. 

Belakangan, pernyataan ini dikoreksi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved