Soal Pembangunan Gedung MPP Pidie, Ini Penjelasan Bappeda dan DPMPTSP

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

PROHABA.CO, SIGLI - Kepala Bappeda Pidie, Isnaini, kepada Prohaba, Kamis (3/7/2025), mengatakan, pembangunan Gedung MPP dilakukan karena Pidie belum memiiki Mal Pelayanan Publik.

Selain itu, sebutnya, pembangunan MPP itu berdasarkan usulan DPMPTSP Pidie, pada masa Pidie dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati Wahyudi Adisiswanto.

Sebab, Kantor DPTMTSP Pidie tak layak sebagai lokasi MPP yang salah satu alasannya karena tak ada lahan parkir.

Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk membangun MPP.

"Sehingga pembangunan MPP dibahas di provinsi karena menggunakan DOKA," jelasnya.

Terpisah, Kepala DPMPTSP Pidie, Efendi, kemarin, menyebutkan, kebutuhan MPP sudah mendesak karena untuk keperluan pelayanan imigrasi.

"Saat ini, operasional imigrasi belum dilakukan di DPMPTSP, karena banyak intrumen belum cukup. Sarana belum dilakukan pengadaan akibat terjadi efisiensi anggaran di pusat," jelasnya.

Menurut Efendi, jika operasional imigrasi sudah berjalan, maka Kantor DPMPTSP tidak cukup lagi, terutama lahan parkir. Selain itu, sambungnya, pembangunan MPP untuk melihat perkembangan ke depan. 

Sehingga MPP bisa memberikan pelayanan satu atap imigrasi, KTP, PUPR, Perkim, bank, dan pajak.

"Artinya, yang menyangkut pelayanan nanti akan ditempatkan petugas di MPP. Seperti petugas imigrasi, petugas Disdukcapil, PUPR, Perkim, bank, pajak, dan lain-lain. Jadi di MPP itu pelayanan harus lengkap," ujarnya. (naz)

Baca juga: Anggota DPRK Sorot Pemindahan MPP Pidie, Gedung Baru Dibangun dengan Anggaran Rp 10, 8 Miliar