Disomasi Moeldoko, ICW Ngaku Punya Mandat Awasi Pemerintah

PROHABA.CO, JAKARTA - Sebagai organisasi masyarakat sipil, Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki mandat untuk mengawasi pemerintah.

Hal itu disampaikan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam menanggapi somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

“Termasuk di dalamnya para pejabat publik, sehingga yang kami lakukan berada di mandat itu,” ujar Adnan, saat dihubungi Kamis (29/7/2021) malam.

Melalui kuasa hukumnya, Moeldoko meminta ICW membuktikan tuduhan soal keterkaitannya dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

Otto Hasibuan, kuasa hukum Moeldoko, membantah anggapan kliennya mempromosikan obat ivermectin untuk terapi Covid-19.

Menurut dia, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Moeldoko mempromosikan obat yang diproduksi PT Harsen Laboratories itu.

Apabila dalam 1×24 jam ICW tak bisa membuktikan, Otto meminta ICW untuk mencabut pernyataan dan meminta maaf secara terbuka.

Baca juga: ICW: Benar-Benar Keterlaluan, Majelis Hakim Potong 6 Tahun Hukuman Penjara Jaksa Pinangki

Namun, Adanan belum bisa menanggapi lebih jauh terkait somasi.

“Kami belum bisa menanggapi terlalu jauh karena surat resmi somasinya juga belum kami terima,” ucap Adanan.

Berdasarkan penelitian selama satu bulan, ICW melihat keterkaitan PT Harsen Laboratories dengan sejumlah elite politik di Indonesia, salah satunya Moeldoko.

ICW menyoroti nama Sofia Koswara. Meski nama Sofi a tak tercantum dalam akta perusahaan, namun ICW menyebutkan dalam berbagai sumber Sofi a disebut sebagai Wakil Presiden PT Harsen Laboratories.

Ditengarai Sofi a punya peran sentral dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak.

Hasil penelusuran ICW, Sofi a memiliki keterkaitan dengan PT Noorpay Perkasa sebagai direktur dan pemilik saham.

ICW juga melihat keterkaitan PT Noorpay Perkasa dengan Moeldoko.

Salah satu pemilik saham PT Noorpay Perkasa adalah Joanina Rachman, anak Moeldoko.

Baca juga: Polisi Telusuri 2.000 Tabung Oksigen yang Diimpor secara Ilegal