Jokowi Pilih Jenderal Andika Sebagai Calon Panglima TNI

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, pilihan Presiden sudah tepat dan mantap dengan Andika menjadi calon tunggal panglima TNI.

"Pilihan Presiden sudah tepat dan mantap sesuai dengan hak prerogatifnya, beliau tidak diombang-ambingkan oleh opini yang tidak relevan," katanya.

Ia juga menilai bahwa pertimbangan Jokowi memilih Andika didasarkan pada tantangan dan kebutuhan aktual yang komprehensif saat ini.

Dari sudut kompetensi dan profesionalitas, Mahfud meyakini mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut merupakan sosok yang sangat berkualitas.

"Jika jabatan sudah sampai ke kepala staf angkatan, baik darat maupun laut dan udara, pastilah merupakan orang yang terbaik dari matranya," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Pungli Adalah Tindakan Korupsi Walau Tak Rugikan Negara

Sementara itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengingatkan pentingnya bagi Andika untuk menguatkan stabilitas antarmatra setelah Presiden menunjuknya menjadi panglima TNI.

"TNI punya pekerjaan rumah banyak untuk dibenahi, salah satunya konsolidasi internal menjadi penting untuk dilakukan," kata Gufron.

Menurut Gufron, penguatan antarmatra penting dilakukan Andika mengingat penunjukan Andika menjadi panglima TNI sendiri tak sesuai rotasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa panglima TNI dapat dijabat secara bergantian.

Secara teknis, Gufron mengatakan, jika merujuk aturan tersebut, seharusnya yang menjadi panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Apalagi, sebelum kepemimpinan Hadi yang notabene dari matra udara, sudah terdapat dua perwira tinggi dari angkatan darat yang menjadi panglima TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.

Kali terakhir panglima TNI dijabat dari perwira tinggi matra laut pada 2010-2013, yakni Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono.

Adapun ketentuan rotasi antarmatra dalam penunjukan panglima TNI tercantum dalam Pasal 13 Ayat 4 yang berbunyi bahwasanya Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Proyek Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Terus Dilanjutkan

Dengan penunjukan ini, kata Gufron, TNI AD kian mendominasi matra.

"Padahal (penerapan pergantian rotasi), itu penting dilakukan untuk menunjukkan kesetaraan antarmatra," tegas Gufron.