Breaking News:

Ribuan Buruh Akan Mogok Kerja, Ini Akibat dari Terburu-burunya UU Cipta Kerja

“Saya harap para hakim kontitusi objektif dan menerima apa yang menjadi gugatan para buruh terhadap UU Ciptaker ini,” ucap Irwan.

Editor: IKL
WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Ilustrasi: Gubenur DKI Jakarta Anis Bawesdan menemui masa buruh yang berdemo depan Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2012). Mereka tak terima kenaikan upah minimum provinsi (UMP) naik tak lebih dari 1 persen. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

PROHABA.CO, JAKARTA - Ribuan buruh telah dan akan melakukan sejumlah aksi di beberapa daerah, sebagai bentuk penolakan kenaikan upah minimum 2022 yang dirasa jauh dari harapan.

Melihat aksi buruh tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menilai aksi buruh merupakan buah dari terburu-burunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) usulan pemerintahan Presiden Jokowi oleh DPR RI.

Menurut Irwan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi memberi ruang perundingan secara bipartit.

“Sehingga dalam penentuan upah proses demokrasi dan ruang dialektika tertutup atas UU Ciptaker dan turunannya,” ucap Irwan kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Waspada, Ini Penyebab dan Ciri-ciri Penyakit Jantung di Usia Muda

Baca juga: Tidak Terima Dipecat, Oknum Polisi Gugat Kapolda ke PTUN

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved