RI-Singapura Tanda Tangani Perjanjian Ekstradisi

Indonesia memastikan kesepakatan perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada Selasa (25/1/2022). Kesepakatan tersebut dihadiri langsung ...

Editor: Muliadi Gani
ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia
Presiden RI Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong tanda tangani kesepakatan perjanjian ekstradisi kedua negara. 

PROHABA.CO, JAKARTA - Indonesia memastikan kesepakatan perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada Selasa (25/1/2022).

Kesepakatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Pulau Bintan, kemarin.

Jokowi dan Lee Hsien secara seksama memantau langsung pertukaran dokumen yang ditandatangani oleh perwakilan kedua negara.

"Saya Menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan antar kedua negara, exchange of letter antara Menkomaritim RI dan Investasi dan Menteri Koordinasi untuk keamanan Nasional Singapura.

Kemudian Perjanjian ekstradisi, kemudian persetujuan Flight Information Region (FIR), dan pernyataan bersama menteri kedua negara tentang komitmen untuk melakukan komitmen memberlakukan perjanjian kerja sama pertahanan keamanan," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Pulau Bintan, Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Kejagung Gelar Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

"Untuk perjanjian ekstradisi dengan perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan Pasal 78 KUHP.

Sementara dengan penandatanganan perjanjian FIR, maka ruang lingkup Jakarta akan melingkupi seluruh teritorial udara Indonesia terutama perairan sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna," tambah Jokowi.

Indonesia sebenarnya sempat sepakat soal rencana perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

Kesepahaman tersebut sekaligus Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) pada April 2007, kala kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan PM Singapura Loong.

Meski demikian, perjanjian ini masih menunggu pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kala itu.

Kementerian Luar Negeri RI mengakui negosiasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura memicu perdebatan di kalangan DPR.

Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah permintaan Singapura yang ingin meminta sebagian wilayah perairan dan udara di sekitar Sumatera dan Kepulauan Riau untuk latihan militer.

Baca juga: Viral Dorce Gamalama Minta Bantuan Jokowi dan Megawati, Soal Biaya Pengobatan

Permintaan ini disampaikan dalam DCA.

Karena perdebatan ini, pelaksana juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan proses ratifikasi perjanjian ekstradisi dan DCA antara RI-Singapura tak kunjung disetujui DPR.

"Seingat saya karena perjanjian ekstradisi disandingkan ratifikasinya dengan Defense Cooperation Agreement (DCA).

Karena yang satu, DCA banyak perdebatannya di dalam negeri, termasuk di parlemen, kedua perjanjian kemudian tidak sempat diratifikasi," kata Faizasyah saat dikonfirmasi pada 15 Januari 2020.

Singapura disebut-sebut kerap menjadi tempat bagi para buronan RI.

Negara itu juga sempat menjadi tujuan pelarian politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Harun dilaporkan sudah berada di Singapura saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan ia sebagai tersangka atas dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024.(CNN Indonesia)

Baca juga: Dua Orang Baru Tiba di Singapura dari Afrika Selatan Positif Covid-19 Varian Omicron

Baca juga: Singapura Kerahkan Robot Awasi Perilaku Penduduk

Baca juga: Jokowi Anugerahkan Bintang Jasa untuk 300 Tenaga Kesehatan yang Gugur Saat Pandemi

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved