Berita Aceh Barat

Dewan Panggil Perusahaan Tambang, Perusahaan Minta Pertimbangan DPRK

DPRK Aceh Barat memanggil pimpinan perusahaan tambang untuk mempertanyakan operasional mereka yang dinilai

Editor: bakri
FOR PROHABA.CO
Pihak perusahaan dan para dinas terkait saat menghadiri panggilan DPRK Aceh Barat dalam RDP di Gedung dewan, Rabu (7/9/2022) di Meulaboh. 

MEULABOH - DPRK Aceh Barat memanggil pimpinan perusahaan tambang untuk mempertanyakan operasional mereka yang dinilai belum mengantongi izin.

Dewan juga memberikan penegasan kepada pihak perusahaan untuk tidak mencoba-coba beroperasi sebelum mengantongi izin.

Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung DPRK Aceh Barat pada Rabu (7/9/2022) sore.

Adapun mereka yang ikut dipanggil adalah pihak perusahaan PT PBM, PT BTI, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Wakil Ketua DPRK Aceh Barat H Kamaruddin didampingi Wakil Ketua Ramli SE kepada Serambi menjelaskan, keberadaan perusahaan PT PBM tidak memberikan kontribusi terhadap daerah, mulai dari penggunaan jalan kabupaten dan stopel batubara di Ujung Karang.

Selain itu juga tidak ada uang jaminan untuk kerusakan badan jalan kabupaten akibat aktivitas pengangkutan batubara, dan pembayaran sewa stopel atau tempat penumpukan batubara di Ujung Karang.

Kecuali itu, izin Amdal juga belum ada sehingga dewan meminta penghentian operasional perusahaaan untuk sementara waktu.

“Perusahaan boleh melakukan aktivitas setelah melengkapi izin dan membayar uang jaminan yang disetor ke kas daerah, sekitar Rp 2,5 miliar,” tegas Wakil Ketua DPRK Aceh Barat H Kamaruddin.

Disebutkan, sejauh pihak perusahaan bisa memenuhi persyaratan, maka dibolehkan untuk melakukan aktivitas kembali seperti biasa, sehingga aktivitas tersebut tidak merugikan masyarakat dan daerah.

Baca juga: Penyakit yang Sering Timbul saat Musim Hujan, Influenza hingga Diare

Baca juga: Anggota Polisi di Banjarmasin Dibacok Bandar Narkoba

Baca juga: Disidang Etik AKBP Pujiyarto Tak Profesional Tangani LP Pelecehan Seksual-Baku Tembak di Duren Tiga

“Jangan coba-coba melakukan aktivitas jika belum melengkapi izin dan hak-hak daerah, jika dipaksakan maka akan berhadapan dengan hukum,” tegas Ramli SE dalam kesempatan tersebut.

Dalam pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRK, pihak perusahaan tambang diwakili oleh Humas PT BTI, Hamdani, dan beberapa orang stafnya.

Dalam penjelasannya saat RDP di Gedung DPRK Aceh Barat, Hamdani meminta kepada pimpinan dewan setempat untuk memberikan pertimbangan menyangkut dengan beban persyaratan yang dilimpahkan kepada pihak perusahaan.

Pihak perusahaan juga meminta DPRK memberikan surat teguran tertulis atau surat yang berisi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan agar bisa melaksanakan aktivitas pengangkutan batubara.

“Kita patuh jika saat ini DPRK meminta perusahaan menghentikan sementara waktu aktivitas pengangkutan batubara ke pelabuhan Ujung Karang, namun kita tetap minta adanya pertimbangan, minimal satu pesel bisa kami menjualnya dulu,” harap Hamdani.

Dikatakan, apa yang disampaikan oleh DPRK Aceh Barat dalam RDP akan dilaporkan kepada pimpinannya. (sb)

Baca juga: Resep Ayam Cocoh, Masakan Khas Jawa Timur yang Cocok untuk Menu Makan Siang

Baca juga: Mahasiswa Kedokteran UB Ditemukan Tewas Tergantung

Baca juga: Ratu Elizabeth II Wafat, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan, Bursa Efek London Tutup Sementara

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved