RUU Perlindungan Data Pribadi

Menkominfo: Disahkannya RUU PDP Bakal Ciptakan Kebiasaan Baru di Masyarakat

Plate mengatakan, pengaturan dalam Undang-Undang PDP akan menjadikan kuatnya perlindungan data pribadi, dan menghormati data pribadi orang lain.

Editor: IKL
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. 

PROHABA.CO, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan membuat masyarakat punya kebiasaan baru.

"Pengaturan dalam undang-undang PDP akan mejadikan perlindungan data pribadi yang kuat sebagai kebiasaan baru di masyarakat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat," kata Johnny usai RUU PDP disahkan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (20/9/2022).

Plate mengatakan, pengaturan dalam Undang-Undang PDP akan menjadikan kuatnya perlindungan data pribadi, dan menghormati data pribadi orang lain.


Di sisi lain, Johnny mengungkapkan, disahkannya RUU PDP membuat sejarah baru bagi Indonesia.

"Payung hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif," tandas dia.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Niat Cari Kerja, Seorang Wanita Cilegon Tertipu,  Rp 9 Juta Raib

Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan Tahun Sidang 2022-2023, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, pada Selasa (20/9/2022).

Awalnya, Ketua Panja RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU PDP yang dilaksanakan di Komisi I DPR RI.

Kharis menyebut, Komisi I DPR RI telah menyerap aspirasi dari para pakar, akademisi dan LSM untuk mendapat masukan terkait dasar-dasar filosofis, sosiologi dan yuridis terhadap materi Muatan yang terdapat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

Baca juga: Ingin Terkenal, Pemuda Madiun Bikin Grup Telegram Bjorkanism


"Selanjutnya Komisi DPR RI mulai pembahasan terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi bersama perrintah dalam raker yang mulai dilaksanakan 25 Februari 2020 dilanjutkan dengan pembahasan tingkat panja, tim perumus dan tim sinkronisasi," kata Kharis di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved