Berita Jakarta

Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Pemerintah masih menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua

Editor: bakri
DOK HUMAS POLDA PAPUA
Tampak dari kejauhan, beberapa rumah di Kampung Kago, terbakar akibat aksi KKB, Ilaga, Puncak, Papua 

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.

Hal itu disampaikannya menanggapi masih sering terjadinya peristiwa penembakan misterius, baik terhadap warga sipil maupun petugas keamanan di wilayah Papua.

Pada tiga hari yang lalu, Selasa (29/11/2022), sebuah aksi penembakan misterius terjadi di Jl Jenderal Sudirman, Yahukimo, Papua Pegunungan yang menewaskan seorang petugas kepolisian.

“Kita kan sudah menganut bahwa pendekatan kita itu, pendekatan yang humanis dan berbasis teritorial,” ujar Ma'ruf dilansir dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (3/12/2022).

Selain itu, upaya penyadaran kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga terus dilakukan.

“Selama ini memang sudah dilakukan, walaupun masih ada gangguan keamanan seperti penembakan itu, sebenarnya dari segi frekuensinya sudah menurun,” kata Ma'ruf.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa akan terus dilakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

“Dan langkah kita adalah mencari mereka yang melakukan penembakan untuk dilakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Ma'ruf yang juga merupakan Ketua Badan Pengarah Papua (BPP) Papua ini pun menuturkan bahwa akar masalah terganggunya stabilitas keamanan di Papua disebabkan oleh masalah kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Adapun untuk mengatasi masalah kesejahteraan, ia memastikan, pemerintah saat ini tengah gencar berupaya melakukan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Termasuk dengan membentuk beberapa daerah otonom baru (DOB).

Baca juga: KKB Berondong dan Bakar Pos Polisi di Puncak Papua

Baca juga: Para Sopir Truk Harus Rela Antre 5 Hari untuk Bisa Dapatkan Solar, Terjadi di Sorong Papua Barat

“Makanya itu, salah satu akarnya itu untuk kesejahteraan.

Dan kedua penegakan HAM, hak-hak manusia itu kita tegakkan,” ungkapnya.

Terkait penegakan HAM, Wapres menekankan bahwa pemerintah tidak pandang bulu.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved