Prancis Segera Tarik Dubes dan Militer dari Niger, Begini Sambutan Pemipin Baru The Landlocked State

Perkembangan ini terjadi ketika pasukan Prancis juga diminta meninggalkan bekas jajahannya di Mali dan Burkina Faso.

“Ini jelas merupakan kemenangan kecil bagi pemerintah dalam masa transisi, dan mungkin memalukan bagi Perancis yang sudah melihat Mali, Burkina Faso dan sekarang menjadi negara ketiga di Sahel yang diminta oleh pemerintah untuk meninggalkan negara tersebut," jelas Nicolas Haque dari Al Jazeera, melaporkan dari ibu kota Senegal, Dakar.

“Dia (duta besar Prancis) pada dasarnya disandera di dalam kedutaan.

Pasukan keamanan Niger tidak mengizinkan siapa pun masuk atau keluar.

Dia bertahan hidup dengan jatah makanan di dalam kedutaan,” sambungnya.

Baca juga: WADUH, WNI Masuk DPO Ukraina Dianggap Sebagai Mata-Mata Rusia

Wilayah Sahel

Blok regional Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (Ecowas) menjatuhkan sanksi setelah kudeta pada Juli 2023 lalu.

Mereka juga memperingatkan bahwa dapat melakukan intervensi militer jika upaya diplomatik untuk mengembalikan Bazoum ke kekuasaan gagal, sebagai upaya terakhir.

Namun Ecowas menarik kembali retorikanya ketika negara-negara di kawasan ini mendukung penguasa militer yang baru.

Tiga negara Sahel yakni Niger, Mali, dan Burkina Faso, semuanya mengalami kudeta dalam beberapa tahun terakhir.

Ketiga negara tersebut membentuk pakta pertahanan bersama pada 16 September 2023 terhadap kemungkinan ancaman pemberontakan bersenjata atau agresi eksternal.

Macron mengatakan kepada Bazoum yang digulingkan pada hari Minggu bahwa “Prancis sudah memutuskan untuk membawa kembali duta besarnya, serta dalam beberapa jam mendatang duta besar kami dan beberapa diplomat akan kembali ke Prancis.”

Macron menegaskan kembali posisi Prancis bahwa Bazoum dijadikan “sandera” dan tetap menjadi “satu-satunya otoritas yang sah” di negara tersebut.

“Dia menjadi sasaran kudeta ini karena dia melakukan reformasi yang berani dan karena sebagian besar terjadi perselisihan antar etnis dan banyak kepengecutan politik,” katanya.

Penguasa militer Niger mengakhiri kerja sama militer dengan Prancis setelah kudeta tersebut setelah mengklaim bahwa pemerintahan Bazoum tidak berbuat cukup untuk melindungi negara tersebut dari pemberontakan bersenjata di bagian barat negara itu,yang merupakan bagian dari wilayah semi-kering Sahel.