Pemerintah Resmi Larang TikTok Shop untuk Transaksi Jual Beli, Hanya Boleh Dipakai Promosi

Larangan itu juga berlaku untuk semua sosial media yang melakukan transaksi jual beli.

PROHABA.CO - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang e-commerce bertransaksi langsung di platform media sosial.

Contohnya, platform TikTok melalui TikTok shop.

Hal tersebut disepakati dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (25/9/2023).

Hal ini berlaku usai revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Diketahui, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan meneken revisi permendag tersebut pada Selasa (26/9/2023) hari ini.

Media Sosial TikTok nantinya hanya boleh sebatas promosi barang dan jasa seperti layaknya iklan di televisi.

Larangan itu juga berlaku untuk semua sosial media yang melakukan transaksi jual beli.

Baca juga: Jokowi Kritik TikTok, Ditengarai Jadi Penyebab Sepinya Pasar Konvensional

"Social e-commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, enggak boleh lagi.

Dia hanya boleh promosi, seperti TV ya, iklan boleh, tapi enggak bisa jualan, enggak bisa terima uang, jadi dia semacam platform digital.

Tugasnya mempromosikan," jelas Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023), dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.

"Sudah disepakati, pulang ini revisi Permendang 50 Tahun 2020 akan kita tandatangani.

Ini sudah dibahas berbulan-bulan dengan pak presiden,"  ucap Zulkifli.

Zulkifli juga menegaskan, dalam aturan yang bakal diteken itu juga memberi sanksi tegas bagi media sosial yang tetap melakukan transaksi jual beli.

Sanksi yang diberikan berupa peringatan hingga penutupan akun media sosial yang melakukan transaksi jual beli.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini tentu ada surat saya ke Kementerian Kominfo untuk memperingatkan habis diperingatkan apalagi itu? tutup," kata Zulkifli.

Kemudian, pemerintah akan mengatur jenis-jenis barang impor yang boleh dijual di dalam negeri.

Baca juga: Panti Asuhan di Medan Diduga Eksploitasi Anak lewat Tiktok, Pengelolanya Diciduk Polisi

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (Produk Kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) nya," Kata Zulkifli.

"Kalau nggak nanti yang jamin siapa harus ada izin BPOM-nya kemudian kalau dia elektronik harus ada standarnya bahwa ini betul barangnya gitu.

Jadi perlakuannya sama dengan yang ada di dalam negeri atau toko offline," sambung Zulkifli.

Pemerintah juga sepakat untuk membatasi produk impor yang dijual pada e-commerce.

Mereka hanya boleh mengimpor produk di atas harga harga 100 dolar AS atau sekitar Rp 1,5 juta.

Zulkifli Hasan juga memberi ancaman bagi yang melanggar aturan tersebut.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan.

Setelah memperingatkan, tutup," imbuh Zulhas. (Penulis adalah mahasiswa internship dari Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat)

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News