Dugaan Gratifikasi
Besok, Gubernur Nonaktif Papua Lukas Enembe Akan Jalani Sidang Vonis
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK mendesak majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Lukas Enembe selama 10 tahun
Penulis: Muhammad Aulia Ichsan | Editor: Jamaluddin
PROHABA.CO, JAKARTA - Gebernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, dijadwalkan menjalani sidang vonis terkait kasus dugaaan suap dan penerimaan gratifikasi pada Kamis (19/10/2023) besok.
"Kamis diagendakan bisa sidang pembacaan vonis," kata Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, dalam keterangannya, Rabu (18/10/2023), dilansir dari Tribunnews.com.
Sidang pembacaan keputusan Lukas Enembe harusnya digelar pada Senin (9/10/2023) lalu.
Tapi, Lukas tidak bisa mengikuti sidang karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatoet Soebroto, Jakarta.
Ali menjelaskan, berdasarkan informasi dari tim dokter RSPAD, Lukas Enembe sudah bisa menjalani rawat jalan.
"Informasi yang kami peroleh dari tim dokter, sejauh ini yang bersangkutan sudah bisa rawat jalan," katanya.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendesak majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 10,5 tahun dan membayar denda Rp1 miliar subsidier kurungan enam bulan kepada Lukas Enembe.
JPU KPK meminta majelis hakim menyatakan Lukas Enembe terbukti sah dan berjanji melakukan tindak pidana korupsi.
Sebab, jaksa KPK yakin bahwa Lukas Enembe terbukti menerima suap Rp 45,8 miliar dan gratifikasi senilai Rp 1,9 miliar.
Lukas Enembe juga dituntut dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 47.833.485.350.
Pada saat yang sama, keluarga Lukas dengan tegas mengungkapkan keberatannya terhadap tindakan KPK yang menerima paksa Lukas dari RSPAD Gatot Soebroto pada Selasa (10/11/2023) sekitar pukul 20.00 WIB.
Menurut keluarga, Lukas dijemput paksa oleh KPK meski kaki dan tangannya bengkak, hingga dia tak bisa berjalan serta ginjalnya mengalami kerusakan dan sudah tidak berfungsi lagi.
Pihak keluarga menegaskan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang membahayakan Lukas akibat tindakan paksa KPK ini.
Menurut keluarga, langkah KPK tersebut dinilai sangat tidak manusiawi.
Mereka menambahkan, waktu pembantaran yang diberikan majelis hakim hingga 19 Oktober 2023.
Namun, KPK sudah mendatangkan paksa Lukas sebelum tanggal tersebut.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kekecewaan yang mendalam dari kalangan keluarga Lukas.
"Kami sangat keberatan.
Dan kami protes keras atas aksi penyidik KPK yang sangat tidak manusiawi ini.
Mereka jemput Bapak dari rumah sakit dalam keadaan tidak berdaya, kaki bengkak, tidak bisa berjalan, dan ginjal yang sudah tidak berfungsi lagi.
Luar biasa KPK memperlakukan Pak Lukas.
Amat sangat tidak manusiawi," tegas Elius Enembe, adik Lukas Enembe kepada wartawan, Selasa (17/10/2023) malam.
Dia menegaskan, KPK sama sekali tidak menghargai keputusan majelis hakim yang memberikan waktu pembantaran untuk Lukas agar mendapat perawatan intensif sampai 19 Oktober 2023.
Elius Enembe berharap agar keadilan tetap akan ditegakan atas dasar kemanusiaan.
Upaya mengkriminalisasi Lukas Enembe oleh KPK, kata dia, sudah pada tahap yang sangat luar biasa.
"Kami saksi bagaimana KPK datang ambil bapak secara paksa.
Mereka juga saksikan sendiri bagaimana bapak pakai pampers.
Sementara dia tidak berdaya apa-apa.
Tidak ada kekuatan lagi.
Tadi di depan penyidik keluarga mengenakan pakaian untuk Bapak supaya saksikan sendiri bagaimana kondisi Bapak sebenarnya.
Kami sudah teriak dan cape meminta keadilan," pungkas Elius. (Penulis adalah mahasiswa internship dari Universitas Malikussaleh, Aceh Utara)
Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.