Hamas vs Israel

Sidang Korupsi Benjamin Netanyahu Kembali Digelar

Benjamin Netanyahu didakwa telah melakukan penipuan, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan. Kasus-kasus tersebut sudah mulai diajukan sejak 2019.

Penulis: Luthfi Alfizra | Editor: Jamaluddin
AFP
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. 

Atas kasus tersebut, Netanyahu bisa diancam dengan hukuman hingga 10 tahun penjara dan atau denda, serta penipuan dan pelanggaran kepercayaan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tiga tahun.

PROHABA.CO, YERUSALEM - Persidangan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, dengan bermacam tuduhan korupsi akan digelar kembali setelah gencatan senjata antara Palestina dan Israel.

Media Israel melaporkan bahwa pengadilan di Yerusalem mulai sadar akan kasus korupsi yang dilakukan Benjamin Netanyahu.

Sebelumnya persidangan sempat digelar, tapi terhenti karena konflik antara pejuang Hamas dengan Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

Dakwaan kasus Benjamin Netanyahu ini antara lain penipuan, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan.

Kasus-kasus tersebut sudah mulai diajukan pada tahun 2019 lalu dan kasus ini dikenal dengan kasus 1000, 2000, dan 4000.

Kasus 1000 di mana Benjamin Netanyahu bersama istrinya Sara dituduh sudah menerima hadiah, termasuk sampanye dan cerutu dari produser terkemuka Hollywood Arnon Milchan dan miliarder Australia, James Packer, sebagai imbalan atas bantuan politik.

Netanyahu dan Istri
Benjamin Netanyahu dan Istrinya, Sara Netanyahu. (AFP/Getty Images)

Atas kasus tersebut, Netanyahu bisa diancam dengan hukuman hingga 10 tahun penjara dan atau denda, serta penipuan dan pelanggaran kepercayaan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tiga tahun.

Persidangan ini dimulai pada Mei 2020 lalu dan sudah berulang kali ditunda karena perselisihan pembelaan dan penuntutan serta pandemi Covid-19.

Netanyahu dituduh menggunakan undang-undang tersebut untuk menghindari masalah hukumnya.

Di tengah rencana kontroversial perdana menteri untuk merombak sistem peradilan, Israel sudah terperosok dalam protes selama berbulan-bulan menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Kritikus mengatakan perubahan yang diusulkan akan mempolitisasi peradilan dan membahayakan independensinya, mendorong korupsi, dan merugikan perekonomian Israel.

Netanyahu membela dorongan tersebut dan menolak protes, dengan menyatakan bahwa ia bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang tepat antara tiga cabang pemerintahan.

Baca juga: Internet di Gaza Kembali Terputus Ditengah Meningkatnya Serangan Israel ke Gaza

Baca juga: Israel Berencana Banjiri Terowongan Hamas dengan Air Laut, Sandera Terancam

Baca juga: PRCS: 50 Truk Bantuan Kemanusian Berhasil Masuk Melalui Rafah Disaat Gencatan Senjata Berakhir

(Penulis adalah mahasiswa internship dari Universitas Teuku Umar, Meulaboh)

Update berita lainnya di PROHABA.CO dan Google News.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved