Ini Tiga Kementerian Baru yang Mencuat Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Berikut Penjelasannya

Sekitar dua pekan atau tepatnya 13 hari lagi menjelang pelantikan Prabowo-Gibran, sejauh ini Tribunnews.com pada Senin (7/10/2024), mencatat setidaknya ada tiga kementerian baru yang mencuat ke publik.

PROHABA.CO, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik pada Minggu (20/10/2024) mendatang.

Jauh-jauh hari sebelum pelantikan itu, beredar kabar bahwa Prabowo akan menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 44 kementerian.

Seperti diketahui, saat ini di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hanya ada 34 kementerian.

Jika kabar itu benar, maka akan ada penambahan 10 kementerian di kabinet mendatang.

Sekitar dua pekan atau tepatnya 13 hari lagi menjelang pelantikan Prabowo-Gibran, sejauh ini Tribunnews.com pada Senin (7/10/2024), mencatat setidaknya ada tiga kementerian baru yang mencuat ke publik.

Tiga kementerian baru itu adalah Kementerian Perumahan, Kementerian Penerimaan Negara, dan Kementerian Haji.

Berikut penjelasan tentang ketiga kementerian dimaksud seperti dikutip dari Tribunnews.com:

Kementerian Penerimaan Negara

Presiden terpilih Prabowo Subianto kabarnya akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara.

Prabowo akan memisahkan sektor pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan memisahkan pajak-bea cukai dari Kemenkeu diungkapkan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Burhanuddin Abdullah.

Hal tersebut dikatakan Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Rabu (25/9/2024) lalu.

“Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. 

Mudah-mudahan Insyaallah akan ada Menteri Penerimaan Negara,” kata Burhanuddin dikutip dari kanal YouTube UOB Indonesia.

Burhanuddin menjelaskan, Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara untuk mendukung program-program strategisnya selama lima tahun ke depan.

Program tersebut meliputi makan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur pendidikan, mempercepat pendidikan dokter, dan lumbung pangan nasional.

Salah satu program yang menelan anggaran besar adalah makan bergizi gratis.

Kementerian Perumahan

Wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan kini mulai mengerucut beberapa waktu lalu.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Bidang Perumahan, Panangian Simanungkalit, menyebutkan bahwa wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan diusulkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI).

Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dilaporkan sudah terbentuk dan diketuai Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo.

Tim Satgas disebut sudah melakukan empat kali pertemuan untuk menjaring aspirasi terkait rekomendasi kebijakan perumahan dalam kabinet mendatang.

“Pembahasan tentang penguatan sektor perumahan tengah dilakukan melalui rangkaian pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait pendanaan, suplai dan permintaan,” ujar Panangian, saat dihubungi Selasa (6/8/2024), seperti dikutip dari Kompas.id.

Kementerian Haji

Wacana pembentukan Kementerian Haji disuarakan oleh asosiasi perjalanan haji dan umrah.

Jika wacana ini diwujudkan pemerintahan Prabowo, maka akan ada pemisahan nomenklatur Kementerian Agama menjadi Kementerian Agama dan Kementerian Haji.

Namun demikian, Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag), Sunanto, mengatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan di kalangan internal Kementerian Agama terkait hal tersebut.

Menurut dia, hal itu menjadi kewenangan Presiden terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Untuk itu, Sunanto menegaskan bahwa Kementerian Agama akan mendukung apapun keputusan Prabowo ke depan.

Terlebih, menurutnya, Kementerian Agama tak memiliki kewenangan soal hal tersebut.

"Nggak ada. 

Belum ada pembicaraan. 

Karena itu kan kebijakan presiden. Maka kita ikut saja," kata Sunanto saat Media Gathering di kawasan Jakarta Pusat pada Senin (7/10/2024) lalu.

"Ya karena itu bukan kewenangan kementerian agama juga, apapun kebijakan pemerintahan baru, pasti akan kami laksanakan," sambung dia.

Namun demikian, menurut Sunanto, perlu ada kajian yang matang bila pemisahan tersebut dilakukan.

Apalagi, sebutnya, hal itu tak hanya soal pisah atau tidak pisah, tapi juga perlu dipertimbangkan berbagai aspek termasuk infrastruktur.

Sunanto pun menegaskan, Kementerian Agama pasti akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan yang akan datang.

"Apakah mau dipisah atau enggak, berartikan ada asumsi apa politik yang lain ya, bahwa ada kegiatan yang perlu dioptimalkan atau memang. 

Namun kan, sekali lagi perlu ada kajian yang lebih matang ya. 

Tidak hanya buru-buru soal pisah dan tidak pisah ya, insfrastrukturnya dan sebagainya," kata dia.

"Kalau misalnya mau dimintain pendapat pasti akan kami dukung ya kebijakan-kebijakan yang mau diambil," pungkas Sunanto. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 3 Kementerian Baru Mengemuka Jelang Pelantikan Presiden Prabowo, 

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News