PROHABA.CO, JAKARTA - Pengamat Keamanan Siber, Pratama Pradha turut mengomentari soal kasus peretasan yang dilakukan oleh hacker anonim Bjorka.

Menurut Pratama, hacker Bjorka sulit ditangkap.

Oleh karenanya diperlukan kerja sama dengan negara lain untuk mengungkap siapa sosok hacker ini dan di mana ia berada.

“(Dalam kasus lain) hacker yang melakukan peretasan yaitu hacker Jogja dan lain-lain yang tertangkap dan dihukum dengan menggunakan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang ITE,” ujarnya.

“Yang jadi masalah adalah bisa nggak kita menangkapnya (si hacker Bjorka ini).

“Ini yang menjadi masalah sebenarnya, karena untuk menangkap hacker yang agak profesional itu susah sekali,” kata Pratama dikutip dari tayangan Kompas Tv, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Tanggapi Kebocoran Data, KPU Tingkatkan Keamanan Siber

Menurutnya, butuh kerja sama yang cukup baik dengan negara-negara lain.

Misalkan negara-negara yang memang punya akses yang cukup baik ketika melakukan profile yangterhadap aktor-aktor hacker yang ada di internet.

Mengutip Tribunnews. com, hacker anonim Bjorka memang sedang menjadi perhatian netizen Indonesia.

Bjorka diklaim mampu membocorkan data pribadi milik warga Indonesia yang dijual di situs breached.to.

Bahkan baru-baru ini hacker Bjorka juga membobol identitas pribadi milik Menteri Komunikasi dan Komunikasi (Menkominfo), Johnny G Plate.

Ia juga mengeklaim telah meretas dokumen rahasia Presiden Joko Widodo (Jokowi) Cuma dalam satu hari terakhir, Bjorka seperti menarik diri dari kebiasaannya meretas dokumen-dokumen penting petinggi Indonesia.

Baca juga: Data 1,3 Miliar Nomor HP Indonesia Diduga Bocor

Kasetpres bantah Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono buka suara soal diretasnya dokumen rahasia Jokowi oleh hacker Bjorka.

Heru mengatakan dokumen rahasia Presiden Jokowi masih aman.

Ia pun menjamin dokumen rahasia Presiden Jokowi tidak diretas hacker.

“Tidak ada data isi surat-surat apapun yang kena hack,” kata Heru, Sabtu (10/9/2022) dikutip dari TribunBanten.com.

Heru menegaskan bahwa segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Ia meyakini aparat penegak hukum akan segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Nanti akan ada pernyataan resmi pejabat terkait,” lanjut Heru.

Baca juga: Siapakah Bjorka, Hacker yang Bikin Pemerintah RI Ketar-ketir?

Sebelumnya, hacker Brjorka pada Jumat (9/9/2022) mengeklaim telah membocorkan dokumen- dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Data berukuran 40 MB uang dirampas per September 2022 itu, kata Bjorka, berisi 679.180 dokumen.

Di situsbreached.to, Bjorka bahkan mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.

“Berisi transaksi surat tahun 2019 - 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” tulisnya di situs tersebut.

Tampak beberapa judul surat seperti surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup, permohonan dukungan prasarana dan sarana dan geladi bersih, hingga pelaksanaan upacara bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.

Data yang baru saja ia unggah ini, lanjut Bjorka, akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi.

“Data yang baru saya bagikan sangat berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat untuk melihat dengan siapa Presiden berinteraksi pada waktu tertentu,” tulis Bjorka.

 (Tribunnews.com)

Baca juga: Hacker Tipu Pemilik NFT di OpenSea, Bobol Rp 24 Miliar

Baca juga: Dua IRT Pengedar Sabu-Sabu Ditangkap di Sigli, 1 Pria Buron

Baca juga: Pemburu Babi Hutan Meninggal Tertembak Rekan Sendiri, Pelaku Mengira Korban Buruan yang Diincar