Burhanuddin menjelaskan, Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara untuk mendukung program-program strategisnya selama lima tahun ke depan.

Program tersebut meliputi makan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur pendidikan, mempercepat pendidikan dokter, dan lumbung pangan nasional.

Salah satu program yang menelan anggaran besar adalah makan bergizi gratis.

Kementerian Perumahan

Wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan kini mulai mengerucut beberapa waktu lalu.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Bidang Perumahan, Panangian Simanungkalit, menyebutkan bahwa wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan diusulkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI).

Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dilaporkan sudah terbentuk dan diketuai Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo.

Tim Satgas disebut sudah melakukan empat kali pertemuan untuk menjaring aspirasi terkait rekomendasi kebijakan perumahan dalam kabinet mendatang.

“Pembahasan tentang penguatan sektor perumahan tengah dilakukan melalui rangkaian pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait pendanaan, suplai dan permintaan,” ujar Panangian, saat dihubungi Selasa (6/8/2024), seperti dikutip dari Kompas.id.

Kementerian Haji

Wacana pembentukan Kementerian Haji disuarakan oleh asosiasi perjalanan haji dan umrah.

Jika wacana ini diwujudkan pemerintahan Prabowo, maka akan ada pemisahan nomenklatur Kementerian Agama menjadi Kementerian Agama dan Kementerian Haji.

Namun demikian, Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag), Sunanto, mengatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan di kalangan internal Kementerian Agama terkait hal tersebut.

Menurut dia, hal itu menjadi kewenangan Presiden terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Untuk itu, Sunanto menegaskan bahwa Kementerian Agama akan mendukung apapun keputusan Prabowo ke depan.