Wagub Fadhlullah Minta Dukungan Komisi IX DPR RI untuk Perkuat Pelayanan Kesehatan di Aceh

Harapannya melalui kunjungan ini lahir kebijakan nyata dan dukungan konkret bagi peningkatan layanan kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan pekerja migran Aceh

PROHABA.CO, BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., meminta dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI untuk memperkuat layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja di Aceh. 

Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/10/2025).

Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian dan komitmen Komisi IX terhadap pembangunan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh. 

Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh rombongan Komisi IX DPR RI. 

Kehadiran bapak/ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Wagub.

Fadhlullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan dana otonomi khusus (Otsus) yang telah berkurang dalam lima tahun terakhir. 

“Meski menghadapi pengurangan dana Otsus, Pemerintah Aceh tetap memastikan seluruh masyarakat Aceh terjamin melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan BPJS Kesehatan,” ujar Fadhlullah.

Baca juga: Pemerintah Aceh Serahkan Aset Rumah Sakit Regional Aceh Tengah, Ini Pesan Mualem

Selain itu, Pemerintah Aceh juga tengah mengoptimalkan program Badan Gizi Nasional (BGN) di mana program tersebut telah berjalan di 326 dari total 855 titik dapur dengan 1,7 juta penerima manfaat.

Wagub juga menyoroti pentingnya dukungan Komisi IX terhadap tiga rumah sakit (RS) regional yang dibangun di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. 

Menurutnya, dukungan dari Kementerian Kesehatan—mitra kerja Komisi IX—sangat dibutuhkan untuk memperkuat fasilitas dan kelengkapan alat kesehatan di tiga RS tersebut.

“Dengan kondisi geografis Aceh yang luas, kehadiran RS regional sangat penting agar masyarakat di daerah terpencil tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Banda Aceh untuk berobat,” kata Fadhlullah.

Wagub Fadhlullah menegaskan kembali komitmen Pemerintah Aceh untuk memperkuat sektor kesehatan dan ketenagakerjaan melalui sinergi dengan DPR RI dan kementerian. 

Baca juga: Wagub Aceh Terima Kunjungan Delegasi Kedubes Selandia Baru

“Kami berharap melalui kunjungan ini lahir kebijakan nyata dan dukungan konkret bagi peningkatan layanan kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan pekerja migran Aceh. 

Kami titipkan harapan agar Aceh dapat terus maju dan sejahtera,” ujar Fadhlullah.

Ketua Komisi IX DPR RI, Drg. Putih Sari, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah. 

“Kami telah meninjau langsung RSUD dr. Zainoel Abidin dan kami mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan. 

Namun, tentu masih ada kebutuhan dukungan pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di Aceh,” ujarnya.

Baca juga: Wagub Aceh Dorong Generasi Muda Melek Pasar Modal Syariah

Putih Sari juga mengapresiasi capaian Pemerintah Aceh dalam peningkatan indikator kesehatan, termasuk umur harapan hidup dan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. 

“Kami ingin memastikan seluruh program prioritas nasional, termasuk BGN dan BPJS, dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam sesi dialog, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyampaikan bahwa sebelumnya, Pemerintah Aceh telah menyerahkan aset RS Regional kepada Pemkab Aceh Tengah. 

Namun, pihaknya masih membutuhkan dukungan alat kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat. 

“Rumah sakit ini menjadi rujukan bagi lima kabupaten. Kadang pasien meninggal di jalan karena jarak terlalu jauh. Maka kami harap bantuan alat kesehatan segera terealisasi,” ujarnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional (BGN), BP2MI, serta perwakilan Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh.(*)