Pengelolaan APBA Dikritik Tajam, Jangan Jadikan DPRA Tempat Lindungi Mafia

Ringkasan Berita:

• Martini menilai pengelolaan APBA dan kinerja DPRA belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, bahkan mengingatkan agar lembaga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
• Ia menyoroti lemahnya perhatian DPRA terhadap korban banjir dan longsor di Aceh, yang masih bertahan di pengungsian dengan keterbatasan.
• Martini menegaskan APBA adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan, bukan dianggap sebagai milik pribadi atau warisan pejabat.

PROHABA.CO, BANDA ACEH – Anggota DPRA dari Fraksi Partai NasDem, Martini, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta kinerja lembaga DPRA yang dia nilai belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Martini dalam Rapat Paripurna DPRA di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (11/3/2026).

Ia mengingatkan agar lembaga tersebut tidak disalahgunakan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu.

“DPR ini lembaga yang bermaruah.

 DPR ini yang mengawasi seluruh anggaran, seluruh uang rakyat, karena DPR ini adalah perwakilan rakyat.

DPR bukan justru lembaga yang melindungi mafia dan bandit-bandit,” kritik Martini.

Menurutnya, DPRA merupakan lembaga terhormat yangdiisi oleh wakil rakyat hasil pilihan masyarakat Aceh.

Oleh Karena itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Lembaga DPRA ini adalah lembaga terhormat.

Baca juga: Harga Emas Melonjak, Anggota DPRA Usul Subsidi Mahar untuk Pemuda yang Akan Menikah

Harapan saya, jangan ada isu-isu negatif tentang lembaga ini.

Karena di dalam lembaga ini adalah anggota DPR terpilih yang dipilih oleh masyarakat lima juta lebih, perwakilan yang mereka hantarkan ke sini.

Sehingga, satu rupiah pun itu harus memihak kepada rakyat,” jelasnya.

Martini juga menyoroti minimnya respons lembaga legislatif terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh pada akhir November tahun lalu.

Ia mengaku kecewa, karena belum melihat langkah nyata dari lembaga tersebut untuk membantu para korban.