Korupsi

Penyelidikan KPK di Aceh Mengarah Pada Beberapa Kasus Lainnya

Penyelidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aceh mengarah pada beberapa kasus selain Kapal Aceh Hebat.

Editor: IKL
FOR SERAMBINEWS.COM
Koordinator MaTA, Alfian 

PROHABA.CO, BANDA ACEH - Penyelidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aceh mengarah pada beberapa kasus.

Selain terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat, proyek tahun jamak atau multiyears, serta bantuan hibah dan bansos--seperti yang berkembang di kalangan masyarakat selama ini--lembaga antirasuah itu juga ‘membidik’ penggunaan dana refocusing untuk penanganan Covid-19 di Aceh.

Hal itu disampaikan Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, kepada Serambi, Rabu (23/6/2021).

Alfian menyakini, KPK menyasar banyak kasus di Aceh karena menurut penilaian pihaknya, penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga tersebut bersifat terbuka.

Artinya, sebut Alfian, proses lidik tidak hanya tertuju pada satu kasus saja.

“Menurut kami, KPK menyasar banyak kasus. Sehingga, berbagai kebijakan anggaran yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh berpotensi menimbulkan masalah. Artinya, kebijakan itu dapat merugikan keuangan negara di satu sisi, namun menguntungkan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Aceh pada sisi yang lain," jelasnya.

Baca juga: Hari Ini Empat Orang di Luar Pemerintah Aceh Diperiksa Dalam Dugaan Kasus Korupsi Kapal Aceh Hebat

Seperti diketahui, penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Aceh yang mulai dilakukan KPK pada awal Juni lalu, menimbulkan pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat di Aceh.

Publik bertambah heboh ketika KPK memanggil Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes, dan Kadis Perhubungan Aceh, Junaidi, ke Jakarta pada 4 Juni 2021.

Keduanya dipanggil terkait dugaan kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh KPKlembaga antirasuah tersebut.

Apalagi, setelah itu KPK juga sudah beberapa kali memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Aceh.

Seperti, enam pejabat diperiksa pada Senin (21/6/2021) dan sembilan orang dimintai keterangan pada Selasa (22/6/2021).

"Proses lidik secara terbuka oleh KPK di Aceh kali ini merupakan yang pertama dibanding sebelumnya dimana lidik hanya fokus pada kasus tertentu saja. Sehingga, penyelidikan oleh KPK perlu dikawal secara serius. KPK juga dituntut trasparan, sehingga tidak mendapat peluang untuk negosiasinya," kata Alfian.

Kekhawatiran ini, sambungnya, sangat mendasar melihat pengalaman KPK yang sekarang juga harus menangani kasus Bupati Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Di mana ada oknum penyidik yang mencari keutungan dengan kasus yang sedang ditangani sampai salah seorang pimpinan KPK melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang beperkara.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved