Breaking News:

Kasus Korupsi

Mantan Bendahara BNN Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

Terbukti korupsi Rp 700 juta lebih, Mantan Bendahara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, Syarifa divonis 4 tahun penjara

Editor: IKL
TRIBUN MEDAN/GITA
Mantan Bendahara BNN Sumatera Utara Syarifah saat mengikuti sidang vonis di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (9/9/21) 

PROHABA.CO, MEDAN - Terbukti korupsi Rp 700 juta lebih, Mantan Bendahara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, Syarifa divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (9/9/2021).

Majelis Hakim yang diketuai Syafril Pardamean Batubara menilai, terdakwa Syarifa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarifa berupa pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp 200 juta, apabila tidak dibayar diganti selama 4 bulan kurungan," vonis Hakim.

Baca Selanjutnya: Makan siang apa hari ini yuk intip resep opor terong pedas dan proses pembuatannya

Tidak hanya itu, majelis hakim juga menghukum wanita 43 tahun itu membayar  Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 756.530.060,  jika terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," kata Hakim

Dalam amarnya, hakim menuturkan adapun yang memberatkan karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

"Adapun hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga," ucap hakim.

Baca Selanjutnya: Lapas klas i tangerang terbakar napi tewas

Usai membacakan vonis, majelis hakim memberikan wakti selama 1 minggu kepada terdakwa terima atau banding atas putusan tersebut.

Hukuman tersebut beda tipis dengan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mustafa Kamal, yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsidair 6 bulan kurungan dan subsidar UP dua tahun penjara.

Sementara itu, dalam dakwaan Tim JPU Mustafa Kamal menuturkan, perkara ini terjadi dalam kurun waktu antara bulan April 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved