Breaking News:

Dua Warga Aceh Tamiang Ditangkap Polisi Sumut

Polisi dari Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan menjemput paksa dua warga Aceh Tamiang dari kediamannya di Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun

Editor: bakri
RAHMAD WIGUNA
ASISTEN Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Amiruddin (kanan) bersama dengan Datok Penghulu Tenggulun, Abidin dalam rapat kerja pembahasan eksekusi lahan oleh PN Stabat, Selasa (30/3/2021). 

* Langsung Dijemput ke Rumah

KUALASIMPANG - Polisi dari Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan menjemput paksa dua warga Aceh Tamiang dari kediamannya di Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang. Penjemputan ini dilakukan, Senin (11/10/2021) sore.

Keduanya, Indra dan Edi, ditangkap saat berada di rumah dan dilaporkan langsung dibawa ke Sumut. “Iya, ada dua warga saya ditangkap di rumahnya. Infonya dari (polisi) dari Sumatera Utara,” kata Datok Penghulu Kampung Tenggulun, Abidin Abidin mengaku belum mengetahui alasan penangkapan itu karena dirinya sedang berada di Kota Kualasimpang ketika petugas mendatangi rumah Indra dan Edi.

“Katanya terkait perbatasan, ini yang belum jelas, persoalannya apa,” kata dia. Abidin menduga penangkapan ini berkaitan dengan aksi pengusiran oleh masyarakat Tenggulun terhadap penggarap yang berasal dari Sumut beberapa waktu lalu.

Status lahan itu sendiri diakui Abidin masih simpang siur karena belum ada ketegasan dari Pemerintah Aceh atas putusan Pengadilan Negeri Stabat yang mengabulkan eksekusi yang diajukan Bukhari, warga Sumut. Abidin pun berharap tindakan cepat dan tegas dari pemerintah untuk menegakkan Permendagari Nomor 28/2020 untuk mengakhiri polemik kepemilikan tanah itu.

“Kalau bukan patuh terhadap Permendagri, jadi harus patuh sama apalagi kita. Ini sama saja mengangkangi peraturan pemerintah,” ungkapnya. Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar sempat mengeluarkan pernyataan memberi waktu selambatlambatnya tiga bulan untuk Pemerintah Aceh menyelesaikan kasus pencaplokan sebagian kawasan Tenggulun, Aceh Tamiang, oleh seorang warga Sumut.

Limit waktu ini diberikan agar masyarakat Aceh yang telah menggarap lahan di kawasan itu memiliki kepastian hukum dan menghindari terjadinya bentrokan. “Dan yang terpenting jangan sampai ada nyawa melayang, karena saya dapat informasi ternyata tahun lalu sudah ada yang bacok-bacokan,” kata Wali Nanggroe melalui staf khususnya, Abu Razak, ketika meninjau lokasi sengketa pada 1 Juli 2021.

Dia mengakui banyak kejanggalan ditemukannya, misal plang klaim pemilikan atas nama Bukhari yang mendapat restu dari Pengadilan Negeri Stabat untuk menguasai lahan seluas 1.100 hektare. “Pertanyaannya, apa memang dibenarkan di republik ini atas nama pribadi memiliki lahan seluas itu. Saya rasa BPN di Langkat terlalu berani mengeluarkan kebijakan ini,” katanya.

Sejumlah tokoh masyarakat Tenggulun yang ditemuinya menceritakan kawasan itu sudah sejak lama digarap oleh masyarakat, namun tidak pernah diberi izin karena alasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). “Tiba-tiba ada satu warga Sumatera Utara diberi izin memiliki tanah 11 ribu hektare dan membuat 300 masyarakat lokal yang sudah lebih dahulu membuka lahan terusir dan dilarang masuk ke lokasi,” ungkapnya. Dia tambahkan, persoalan ini telah merusak komitmen Wali Nanggore Malik Mahmud Al- Haytar dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menyelesaikan tapal batas merujuk MoU Helsinki 1 Juli 1956.

“Wali Naggroe dan Gubernur Sumatera Utara sudah bertemu karena belum jelas titik perbatasan, belum lagi ada pembahasan tibatiba kok muncul berita Tenggulun,” ujarnya. Abu Razak mengatakan, seluruh temuan ini telah dilaporkannya ke Wali Nanggroe untuk dibahas bersama Gubernur Aceh, BPN Aceh dan sejumlah pihak yang berkompeten dalam persoalan ini. Menurutnya, persoalan ini harus menjadi prioritas pemerintah untuk segera diselesaikan selambatnya tiga bulan.

“Dua atau tiga bulan ini harus selesai, tidak mungkin bertele-tele. Harus ada keputusan tegas apakah miliki kita atau milik orang itu (Langkat),” tegasnya. Namun, ketika dikonfirmasi ulang pada pekan lalu, Abu Razak menyatakan persoalan ini merupakan ranah Pemkab Aceh Tamiang. “Sudah dibahas di level provinsi, dan ini harus ada sikap dulu dari kabupaten,” ungkapnya.

Tim Forkopimda Aceh Tamiang sebelumnya telah melakukan survei dan tracking di kawasan yang telah dieksekusi PN Stabat pada Selasa (6/4/2021). Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang Amiruddin ketika itu menjelaskan survei dan tracking ini untuk memastikan objek eksekusi PN Stabat masih berada di wilayah administratif sesuai Permendagri 28/2020.

“Dan setelah kita ambil tiga sampel titik koordinat, objek eksekusi masih berada di wilayah administratif Aceh Tamiang,” kata Amiruddin. Proses pengambilan sampel pada titik pertama dan kedua dilalui tanpa hambatan. Hasil koordinat yang dihasilkan memastikan kawasan itu berada di wilayah administratif Aceh Tamiang. (mad)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved