Pasal Pencucian Uang Harus Konsisten Digunakan untuk Kasus Narkoba

PROHABA.CO, JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae berharap, pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) konsisten digunakan aparat penegak hukum untuk menangani perkara narkoba.

Selain itu, Dian berharap antarinstansi mulai dari PPATK, Polri, hakim, hingga lapas punya paradigma yang sama dalam upaya pemberantasan narkoba.

“Kita harus bekerja secara simultan dan bersingergi.

Harus punya komitmen yang sama, mulai dari lembaga seperti kami (PPATK) sampai aparat penegak hukum, harus sama,” kata Dian saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (23/10/2021).

Dian menilai, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan ketika menggunakan pasal TPPU dalam tindak pidana narkoba.

Pertama, pembuktian berjalan terbalik, bukan menemukan pelaku kemudian membongkar jaringannya.

Namun, menemukan jaringannya lebih dulu dengan menelusuri aliran dana untuk menemukan para pelakunya, mulai dari tingkat yang paling bawah seperti kurir hingga bandar atau orang yang mendapatkan keuntungan.

“Bahkan pasal TPPU unggulnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu tidak perlu pembuktian narkobanya, perbuatannya tidak perlu.

Tindak dulu TPPU-nya sambil polisi melakukan penyelidikan dan penyidikkan,” papar dia.

Keuntungan terakhir adalah berhentinya aktivitas para gembong narkoba karena aliran uangnya berhenti.

Baca juga: Kasus Narkoba Dominasi Perkara di Kejari Tapaktuan

Baca juga: Dishutbun Bener Meriah Mulai Menyidang Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Rp 8,6 Miliar

“Mengejar penjahat narkoba itu memang harus disertai mengejar hartanya, asetnya, karena itu urat nadinya,” ungkapnya.

Dian juga berharap agar RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan oleh pemerintah dan DPR.

Sebab, RUU itu dikatakannya sebagai pelengkap dari UU TPPU untuk mengatasi tindak pidana narkoba.

Jika pembahasannya terlalu lama, Dian khawatir persoalan narkoba tidak kunjung selesai di Indonesia.

Sebab, perputaran uang dalam peredaran narkoba sangat besar, sehingga bisa digunakan untuk mempekerjakan atau melakukan tindakan suap kepada aparat penegak hukum.

“(Persoalan) narkoba ini dari pengalaman negara-negara lain, semakin lama ditangani, akan semakin sulit ditangani.

Itu terjadi di negara Amerika Latin seperti Kolombia, Meksiko, dan negara tetangga kita Filipina,” jelas Dian

. “Karena sistem hukumnya semakin tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.

Pihak kepolisian diketahui akan menggunakan pasal TPPU pada penanganan perkara bandar narkoba yang tertangkap.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Krisno Siregar menyebutkan, pasal TPPU dapat mematikan aliran uang dan memberikan efek jera.

Ia menjelaskan bahwa TPPU awalnya memang didesain untuk menuntaskan tindak pidana narkoba.

Namun, dalam perjalanannya, aturan ini juga bisa diterapkan dalam tindak pidana lainnya. (kompas.com)

Baca juga: Kapolda Instruksikan Anggota Tindak Tegas Bandar Narkoba

Baca juga: Polda Sumut Dilaporkan Tembak Mati Tiga Bandar Narkoba