Palsukan Surat Tanah, Pensiunan PNS Divonis 8 Bulan Penjara

Terbukti palsukan akta autentik, pensiunan PNS Ir Bonard TF Pakpahan kini divonis selama 8 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, ...

Editor: Muliadi Gani
TRIBUN MEDAN/GITA
Terdakwa pemalsuan tanah Ir Bonard TF Pakpahan saat diadili di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (10/11/2021). 

PROHABA.CO, MEDAN - Terbukti palsukan akta autentik, pensiunan PNS Ir Bonard TF Pakpahan kini divonis selama 8 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (10/11/2021).

Hakim Ketua T Oyong, menilai kakek 75 tahun ini terbukti terbukti bersalah melakukan pemalsuan akta autentik berupa surat tanah Dalam amar putusannya Hakim Ketua T Oyong, menilai warga Jakarta Timur yang menetap di Jalan Pabrik Tenun, Medan ini, melanggar Pasal 266 KUHPidana.

“Menjatuhkan terdakwa Ir Bonard TF Pakpahan oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 bulan.

Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan,” kata Oyong.

Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan, terdakwa tidak berterus terang sehingga menyulitkan perkara ini.

“Sedangkan hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan,” kata Hakim Atas putusan tersebut, majelis hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) Ramboo Loly Singkat, untuk menyatakan terima atau mengajukan banding.

Sebelumnya, terdakwa dituntut selama 9 bulan penjara.

Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa menguraikan bahwa perkara yang menjerat terdakwa berawal pada tahun 1992 lalu saat terdakwa Bonard bersama dengan saksi Tjoen Pin alias Toni Lukman, akan melakukan jual beli tanah di Jalan Medan-Tanjungmorawa Km 7,5 seluas 3.377 M2.

Karena Tjoen Pin ingin mengurus surat-surat tanah tersebut, maka saksi meminta terdakwa untuk memberikan surat-surat yang diperlukan guna pengurusan surat-surat tanah tersebut.

Baca juga: Hakim PN Medan Bebaskan Terdakwa Korupsi Rp 32.5 Miliar

Terdakwa pun memberikan satu bundel surat- surat tanah tersebut.

“Akan tetapi, pada saat diberikan satu bundel surat-surat tanah, saksi tidak mengecek lagi surat- surat yang diberikan oleh terdakwa,” ujarnya.

Lebih lanjut kata JPU, pada saat akan dilakukan cek bersih oleh pihak Kecamatan, diketahui ada beberapa surat yang tidak asli (hanya berupa Fotocopi).

Diantaranya, Surat Keterangan Tanda Ganti Kerugian tanggal 25 September 1954 yang ditandatangani oleh Penghulu Kampung Timbang Deli; Salinan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor : SK/303/H/M/DA/72 tanggal 10 Februari 1972; “Dan Salinan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 1207K/Sip/1979 tanggal 30 Agustus 1980,” katanya.

Atas hal itu, Tjoen Pin segera memberitahukan kepada terdakwa tentang kejadian tersebut.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved