Breaking News:

Kasus

KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Saat OTT Wali Kota Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp 5 miliar dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Editor: Muliadi Gani
KOMPAS.com / IRFAN KAMIL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 

PROHABA.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp 5 miliar dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beserta koleganya pada Rabu (5/1/2022).

Usai konferensi pers penetapan tersangka hasil kegiatan tangkap tangan itu, KPK memperlihatkan uang yang disita dari pihak yang terjaring OTT tersebut.

"Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini sekitar Rp 3 miliar dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp 2 miliar," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/1/2022).

Dua orang petugas terlihat mengeluarkan uang pecahan rupiah dari beberapa tas dan kardus yang sebelumnya diamankan.

Uang tersebut kemudian ditumpuk satu per satu di atas meja dan diperlihatkan kepada awak media.

Diketahui, ada 14 orang yang diamankan saat OTT.

Baca juga: KPK Punya Bukti Keterlibatan Azis Syamsuddin Terkait Suap Pengurusan DAK

Dari jumlah tersebut, KPK menetapkan sembilan orang, termasuk Rahmat sebagai tersangka, setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap mereka.

Selain Rahmat, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi M Bunyamin, Lurah Kali Sari Mulyadi, Camat Jatisampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi sebagai tersangka penerima suap.

Sementara, empat orang lainnya yakni Direktur PT MAM Energindo Ali Amril, pihak swasta bernama Lai Bui Min alias Anen, pihak PT Kota Bintang Rayatri Suryadi, dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin sebagai tersangka pemberi suap.

Para tersangka penerima suap itu diduga mengutil untuk keuntungan pribadi dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa hingga pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Baca juga: Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Dalam suap proyek pengadaan lahan, misalnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi diduga menerima Rp 4 miliar dari pihak swasta.

Lalu, Camat Jatisampurna Wahyudin diduga menerima Rp 3 miliar dari Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

Wahyudin juga diduga menerima Rp 100 juta, mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi.

"Tersangka RE juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi, sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemerintah Kota Bekasi," ujar Firli.

"Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Tersangka RE yang dikelola oleh MY yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp 600 juta," lanjutnya.(kompas.com)

Baca juga: KPK Optimistis Hakim Tolak Praperadilan Bupati Kuansing

Baca juga: Firli Minta Polri Kirim Pengganti Direktur Penyidikan KPK yang Dimutasi

Baca juga: DPD RI Minta KPK Pantau Dana Parpol Persiapan Menuju Pemilu Legislatif dan Pencalonan Presiden 2024

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved