Breaking News:

Kasus

Pasca-OTT di Bekasi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Hindari Benturan Kepentingan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah untuk selalu menghindari potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang ...

Editor: Muliadi Gani
kompas.com
Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati memberi keterangan pada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020) 

PROHABA.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah untuk selalu menghindari potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun lelang jabatan.

Imbauan itu disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati usai terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Rahmat diduga telah melakukan intervensi dalam proyek pengadaan lahan, pemotongan terkait pengisian jabatan dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Dia ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (6/1/2022). 

"Dari studi yang dilakukan KPK tentang Konflik Kepentingan, salah satu faktor pendorong atau penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara adalah konflik kepentingan atau conflict of interest," ujar Ipi, melalui keterangan tertulis, Senin, (10/1/2022).

Menurut Ipi, konflik kepentingan itu kerap terjadi saat penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan juga punya kepentingan pribadi atas penggunaan setiap wewenang yang dimilikinya.

Baca juga: KPK Eksekusi Eks Sekretaris MA dan Menantu ke Lapas Sukamiskin

Situasi itu, ujar Ipi, dapat mempengaruhi kualitas penyelenggara negara dan kinerja yang seharusnya dilakukan.

Ia menyebut, penerimaan gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan merupakan bentuk dan jenis konflik kepentingan yang sering terjadi di lingkungan eksekutif seperti pemerintah daerah.

Selain itu, konflik kepentingan juga kerap terjadi pada saat proses pemberian izin yang mengandung unsur ketidakadilan atau melanggar hukum.

Conflict of interest tersebut juga ditemui pada saat proses pengangkatan/mutasi/rotasi pegawai.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved