Kasus

Pemerintah Beri Akses Komnas HAM Selidiki Kasus Waduk Bener di Wadas

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM ...

Editor: Muliadi Gani
FOTO ANTARA
Seorang anak laki-laki duduk di sebuah pos kamling yang ada di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Desa Wadas Rabu (9/2) hari ini mengatakan pihaknya sudah membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat sejak lama, khususnya warga yang masih menolak terkait rencana pembangunan Bendungan Bener. 

PROHABA.CO, JAKARTA - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas mengenai proses pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi membahas penanganan insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas bersama Menko Polhukam, Mahfud MD.

"Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas mengenai proses pembangunan Waduk Bener di Desa Wadas," ujarJaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (11/2/2022).

"Juga untuk mendalami apabila ada atau tidak pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut," lanjutnya.

Dia juga menegaskan, proses penegakan hukum akan tegas dilakukan bila ditemukan pelanggaran.

Baca juga: Komnas HAM Periksa Bupati Langkat soal Kerangkeng Manusia, Mengarah ke Perbudakan Modern

Untuk itu, Komnas HAM juga dipersilakan menyampaikan kepada masyarakat dan pemerintah jika ditemukan pelanggaran HAM di sana.

Jaleswari menekankan bahwa pendekatan persuasif dan pelibatan unsurunsur masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan tidak terkecuali pembangunan Waduk Bener.

Hal itu, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan.

"Proses pendekatan terhadap masyarakat harus santun, persuasif, dan mengedepankan pendekatan budaya," tutur Jaleswari.

"Pendekatan demikianlah yang ke depan akan diperkuat dalam proses pembangunan Waduk Bener,” tambahnya.

Adapun rapat koordinasi bersama Menko Polhukam tersebut mendiskusikan beberapa hal.

Baca juga: Komnas HAM Kunjungi Kerangkeng Milik Bupati Langkat, Karakternya Serupa dengan Tahanan

Mulai dari teknis proses penanganan insiden yang akan melibatkan Komnas HAM hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kelanjutan proyek Waduk Bener di Wadas akan dilakukan melalui dialog- dialog dan musyawarah dengan semua kelompok yang pro maupun yang kontra.

Dia berjanji nantinya akan melibatkan atau meminta Komnas HAM untuk menjadi fasilitator.

“Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan,” ungkap Mahfud.

Seperti diketahui, media sosial sempat ramai dengan tagar #WadasMelawan dan #SaveWadas.

Kata Wadas juga sempat menempati puncak trending di Twitter dengan ratusan ribu pembicaraan. (Kompas. com)

Baca juga: Mahfud MD: Pungli Adalah Tindakan Korupsi Walau Tak Rugikan Negara

Baca juga: Punya Suami Tapi Hamil dengan Pria Lain, Karna Malu Ibu Bantu Putrinya Lakukan Aborsi,

Baca juga: Maria, Pembobol Bank BNI Tetap Divonis 18 Tahun Penjara, MA Perbesar Uang Pengganti

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved