Pengadaan Gorden DPR RI Capai Rp 48,7 M Berpotensi Timbul Kecurangan

PROHABA.CO, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pengadaan gorden senilai Rp 48,7 miliar untuk 505 unit rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata, Jakarta Selatan, berpotensi menimbulkan kecurangan.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengatakan, besarnya alokasi anggaran itu tidak menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Pengadaan gorden yang dilakukan oleh DPR RI pada tahun anggaran 2022 berpotensi menimbulkan kecurangan,” kata Wana kepada wartawan, Sabtu (2/4/2022).

Berdasarkan penelusuran ICW, setidaknya terdapat empat temuan berkaitan dengan pengadaan gorden yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Baca juga: Bareskrim Kembalikan Laporan ICW, MAKI: Polisi Tak Mau Kena Bola Panas

Pertama, ketiadaan transparansi mengenai volume pekerjaan dalam proses perencanaan.

Kedua, terdapat potensi kecurangan yang bentuknya mengarah pada pemenang tertentu.

Kemudian terdapat pengadaan yang diduga hampir serupa pada tahun 2016.

Keempat, harga barang yang dibeli terindikasi tidak sesuai standar karena terlampu mahal.

Dari hasil temuan tersebut, ICW mendesak Sekretariat Jenderal DPR RI membuka dokumen pengadaan gorden itu.

Menurut Wana, hal itu sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Baca juga: Purnawirawan Kolonel TNI Tersangka Kasus Korupsi Ditahan di Puspomad

“Sekretariat Jenderal DPR RI harus menghentikan sementara proses pengadaan penggantian gorden dan blind untuk memberikan kesempatan bagi penyedia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan,” tambah dia.

DPR menyediakan pagu anggaran Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengatakan, pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan tahun 2009.(kompas.com)

Baca juga: Waled Husaini Turun Tangan Segel Tempat Prostitusi Online

Baca juga: Mengapa Awal Ramadhan 2022 di Indonesia Berbeda?

Baca juga: Angelina Sondakh Justru Berterima Kasih Hukumannya Diperberat Hakim