Kasus

KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah soal Suap Dana PEN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri eks Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ...

Editor: Muliadi Gani
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

PROHABA.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri eks Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto, Lisnawati Anisahak Chan, di Gedung Merah Putih KPK hari ini.

Lisnawati juga merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kemendagri.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Lisnawati Anisahak Chan, ASN pada Kementerian Dalam Negeri," ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Jumat (20/5/2022).

Ali menjelaskan Lisnawati Anisahak Chan diperiksa sebagai saksi.

Dia diperiksa KPK soal dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tahun 2021.

"Terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) tahun 2021," imbuh Ali.

Baca juga: KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Sebelumnya, penyidik KPK menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap pengurusan pinjaman dana PEN Daerah tahun 2021 Kabupaten Kolaka Timur.

Rekonstruksi dilakukan di kediaman mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto di Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022).

"Rekonstruksi ini dilaksanakan di rumah kediaman tersangka MAN (Ardian Noervianto) di wilayah Jakarta Pusat di mana menggambarkan antara lain dugaan perbuatan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka MAN," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (18/5/2022).

Adapun Rekonstruksi ini melibatkan tiga orang saksi yaitu ASN pada Kemendagri Bagas Aziz Pangestu, PNS pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ochtavian Runia Pelealu; dan Sopir Ardian bernama Muhammad Dani S.

"Para saksi sebelumnya diminta hadir di Gedung Merah Putih KPK dan selanjutnya diikutsertakan dalam proses rekonstruksi yang juga turut dihadiri tersangka MAN," papar Ali.

Baca juga: KPK Usut RS yang Tangani Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Dalam kasus ini, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Timur Laode Muhammad Syukur juga ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun Ardian memiliki tugas di antaranya, melaksanakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah yaitu pinjaman PEN tahun 2021 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Investasi itu dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur berupa pinjaman program dan atau kegiatan sesuai kebutuhan daerah.

"Dengan tugas tersebut, tersangka MAN memiliki kewenangan dalam menyusun surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (2/2/2022).

Kasus ini merupakan perkembangan dari perkara sebelumnya terkait dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 yang menjerat Andi Merya.

(kompas.com)

Baca juga: KPK Telusuri Aset Briptu HSB yang Punya Tambang Emas Ilegal

Baca juga: Kembali Diperiksa KPK, Andi Arief  Mengaku Tetap Kooperatif

Baca juga: KPK Jebloskan Adik Eks Bupati Lampung Utara ke Lapas Rajabasa

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved