Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Sebut Bikin Rakyat Ribet dan Susah

Menurutnya, Pertamina hanya menjalankan penugasan untuk mengadakan dan menyalurkan BBM bersubsidi hingga ke daerah terpencil.

Dia menilai, selama ini BPH Migas sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

“Yang memutuskan kuota BBM untuk tiap daerah itu kan BPH Migas.

Ketika mereka sudah bagikan kuotanya, kenapa mereka tidak bisa mengawasi?" sebutnya.

Paramitha mengatakan, BPH Migas harus bertugas sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Sebab, dari setiap liter BBM yang dibeli konsumen ada fee yang didapat.

"Berarti selama ini masyarakat selalu bayar fee ke BPH Migas dari tiap liter pembelian BBM, tapi kok BPH Migas enak sekali kerjanya.

Baca juga: Siapkan Dokumen Ini Sebelum Mendaftar di Website MyPertamina Mulai 1 Juli 2022

Berarti fee yang kita bayarkan sia-sia," tegasnya.

Menurutnya, ada dua solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pertama, memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi.

Sebab, sudah lebih dari 90 persen SPBU yang terpasang alat digitalisasi di seluruh Indonesia, tetapi tidak dijalankan dengan baik.

“Jangankan di Jakarta, di Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sumatera, itu banyak temuan digitalisasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Itu saja dibetulkan pelaksanaannya," tegasnya.

Kedua, BPH diminta bekerja sesuai dengan tupoksi.

Sebab, jika aplikasi MyPertamina gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang akan diserang adalah Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas.