Warga Tewas Ditembak, Kapolres Pelabuhan Belawan Diduga Berbohong

Ia menjelaskan, dalam prinsip HAM, hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi atau non-deregoble right.

Baca juga: Calon Pengantin Wanita di Belawan Dirudapaksa dan Dibunuh Oleh Dua Pecandu Sabu

Baca juga: Selundupkan Sabu Dalam Batang Rokok, Pengunjung Diamankan Petugas LP, Lima Tahanan Diduga Terlibat

"Artinya, hak ini tidak dapat batasi dengan alasan apapun dan kepada siapapun, termasuk tembak mati terhadap terduga pelaku tindak pidana," sebutnya.

Dinda mengatakan, dalih kepolisian setelah melakukan penembakan sangat mudah ditebak.

"Dari pantauan kami, setiap penggunaan selalu menggunakan dalih perlawanan, da tindakan tegas terukur selalu menjadi solusinya," bebernya.

Dia mengungkapkan, penembakan yang dilakukan oleh kepolisian dan mengakibatkan jatuhnya korban bukan hanya kali ini saja terjadi.

KontraS Sumut mencatat, sejak 1 Januari hingga 31 Agustus 2022, setidaknya ada 53 kasus penembakan yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah Sumatera Utara terhadap terduga pelaku tindak pidana.

"Dari kasus tersebut telah mengakibatkan setidaknya sembilan orang meninggal dunia, dan 68 orang mengalami luka tembak di bagian kaki," ungkapnya.

"Bahkan dalam beberapa laporan yang kami dapatkan, korban ditembak justru ketika sudah dalam penguasaan pihak kepolisian," ungkap Dinda.

Atas insiden penembakan itu, KontraS Sumut mendorong Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi.

Selain itu, polisi juga harus mendalam terkait penggunaan senjata api oleh personelnya.

(tribun-medan.com)

Baca juga: Personel Bhabinkamtibmas Polsek Way Pengubuan Lampung Tengah Meninggal Tewas Ditembak 

Baca juga: Rekaman CCTV Jadi Petunjuk, Dua Remaja Perampas Motor Dibekuk Polisi, Ini Modus Operandinya

Baca juga: Warga Bintang Aceh Tengah Gelar Aksi Protes Minta Jalan Diperbaiki, Tanami Pisang di Jalan Berlubang